PASURUAN | gatradaily.com – Aliansi Poros Tengah Pasuruan (PorTe) mengaku kecewa atas hasil audiensi dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Mereka menilai pertemuan tersebut tidak mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat, khususnya para orang tua calon peserta didik.
Kekecewaan itu mendorong PorTe untuk menggelar aksi demonstrasi di Kantor Cabdin Pasuruan pada 22 Juni 2026 mendatang.
Koordinator aksi PorTe, Yudi Buleng, menilai kebijakan SPMB 2026 masih menyisakan sejumlah persoalan. Menurutnya, perubahan skema penerimaan siswa berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian calon peserta didik.
“Zonasi dipangkas, jalur afirmasi dinilai masih rancu, sementara jalur prestasi berpotensi menjadi ajang persaingan yang tidak sehat. Kami khawatir anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu justru tersisih,” ujar Yudi.
Selain persoalan teknis penerimaan siswa, PorTe juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan. Saiful Arif, salah satu perwakilan aliansi, mengungkapkan adanya dugaan pembiayaan ganda atau double counting pada sejumlah pos anggaran.
Menurutnya, terdapat dugaan program yang dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sekaligus melalui Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jika dugaan ini benar, maka berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Kami meminta penjelasan terbuka dan mendorong adanya audit yang melibatkan BPKP maupun BPK,” kata Saiful.
Sementara itu, koordinator PorTe lainnya, Edy Ambon, menegaskan aksi demonstrasi yang akan digelar pada 22 Juni nanti merupakan langkah awal untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Menurut Edy, apabila tidak ada respons yang dianggap memadai dari pihak Cabdin, pihaknya akan menggalang massa lebih besar dan membawa persoalan tersebut ke Komisi E DPRD Jawa Timur serta Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
“Kami sudah menempuh jalur audiensi, tetapi jawaban yang kami terima masih normatif. Karena itu kami akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai. Harapan kami, semua persoalan ini mendapat penjelasan yang tuntas,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi demonstrasi maupun berbagai tuntutan yang disampaikan Aliansi Poros Tengah Pasuruan.(ze)
