KUTACANE | gatradaily.com – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, mengunjungi Lapas Kutacane pada Selasa (11/3) untuk melihat langsung kondisi warga binaan. Dalam kunjungannya, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membenahi Lapas Kutacane.

“Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga dan saudara kita juga,” ujar Mashudi di hadapan ratusan warga binaan yang berkumpul di lapangan.

Mashudi berdialog langsung dengan warga binaan dan mendengarkan keluhan mereka. Ia berjanji akan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada. Ia juga meminta dukungan dari Bupati, anggota dewan, dan semua pihak terkait untuk meningkatkan kondisi Lapas Kutacane.

Ajakan Mashudi mendapat respons positif dari Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Sebagai bentuk kepedulian, Bupati menghibahkan 4,1 hektar tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.

“Saya sangat prihatin melihat warga binaan harus tidur di luar kamar hunian karena kapasitas yang ada tidak mencukupi. Seharusnya hanya untuk 100 orang, kini diisi 386 orang, melebihi kapasitas hingga 300%,” ungkap Mashudi.

Ia juga menyoroti jumlah petugas jaga yang hanya 24 orang, dengan tujuh orang per shift, yang dinilai tidak ideal untuk mengawasi jumlah warga binaan yang begitu besar.

Bupati Aceh Tenggara secara resmi menyerahkan surat hibah tanah tersebut kepada Dirjenpas. “Bismillahirrohmannirohim, kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane,” ujar Bupati.

Untuk mendukung pembangunan lapas baru, Mashudi dan Bupati meminta dukungan dari Komisi III DPR RI. Dua anggota Komisi III, Jamaluddin Idham dan Teuku Ibrahim, yang juga merupakan putra daerah Aceh, hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Mashudi menawarkan pelatihan kerja bagi warga binaan di Balai Latihan Kerja (BLK) Nusakambangan. Ia menjelaskan bahwa program ini akan memberikan keterampilan, dan hasil produksi para peserta akan dihargai dengan premi, yang sebagian akan ditabung hingga mereka bebas.

“Peternakan, budidaya ikan dan udang, pertanian, serta UMKM lainnya akan menjadi pilihan pelatihan bagi warga binaan,” terang Mashudi.

Ia juga berharap Lapas Kutacane bisa berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan tanah hibah dari Bupati. “Tanahnya dari Pak Bupati, diolah oleh warga binaan. Sepanjang jalan saya lihat banyak ladang jagung,” ucapnya, yang disambut tepuk tangan meriah dari warga binaan.

Mashudi menegaskan bahwa berbagai langkah terus diupayakan untuk mengatasi overkapasitas di lapas dan rutan, termasuk optimalisasi pemberian hak bersyarat dan redistribusi warga binaan ke lapas yang lebih longgar. Ia juga berharap pengguna narkotika tidak harus selalu masuk lapas atau rutan.

Selain Lapas Kutacane, beberapa lapas lain di Aceh juga mengalami overkapasitas ekstrem, seperti Lapas Bireuen (480%), Lapas Idi (600%), dan Lapas Lhokseumawe (300%).

Meski mengalami kelebihan kapasitas, Mashudi memastikan bahwa pelayanan makan dan layanan lain bagi warga binaan tetap diberikan sesuai ketentuan. Ia juga berkomitmen untuk terus meningkatkan standar makanan bagi warga binaan.

Dalam dialog tersebut, Mashudi juga memberikan informasi terbaru terkait kaburnya 52 warga binaan. Hingga saat ini, 21 orang telah berhasil ditangkap atau menyerahkan diri, termasuk beberapa yang diantar langsung oleh keluarga mereka. Sementara itu, 31 orang lainnya masih dalam pencarian dan diharapkan segera kembali ke Lapas Kutacane.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pejabat wilayah, serta Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara.

Dirjenpas Mashudi terus berupaya membenahi sistem pemasyarakatan, termasuk mengatasi overkapasitas di Lapas Kutacane. Hibah tanah dari Bupati Aceh Tenggara menjadi langkah awal untuk membangun lapas yang lebih layak. Sementara itu, program pelatihan di BLK Nusakambangan diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi warga binaan agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas. (*)