PASURUAN | gatradaily.com – Dialog publik antara mahasiswa dan pemerintah daerah berlangsung hangat di Auditorium Mpu Sendok, Kantor Pemkab Pasuruan, Sabtu (18/10/2025).
Acara yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya ini mengangkat tema “Menjala Asa di Balik Panggung Gemerlap Hari Jadi ke-1096 Kabupaten Pasuruan” dengan menghadirkan Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat sebagai narasumber utama.
Ketua BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, dalam sambutannya menyoroti kecenderungan pemerintah daerah menggelar acara peringatan hari jadi secara besar-besaran. Menurutnya, kegiatan seremonial yang menonjolkan hiburan kerap menutupi persoalan substantif yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh terjebak pada panggung seremonial. Kesejahteraan rakyat, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata harus menjadi prioritas,” ujar Ubaidillah.
Ia menegaskan, mahasiswa bukan hanya berperan sebagai pengkritik, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. “Kami ingin duduk sejajar, bukan berhadap-hadapan,” katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo menegaskan bahwa perayaan Hari Jadi ke-1096 bukan bentuk pemborosan anggaran, melainkan bagian dari strategi membangkitkan semangat publik dan memperkuat perekonomian lokal.
“Branding daerah memang butuh biaya, tetapi multiplier effect-nya besar. Dari UMKM, parkir, hingga pedagang kecil ikut tumbuh,” ujar Rusdi.
Ia mengungkapkan, Pemkab Pasuruan bahkan menolak tawaran sponsor hingga Rp 1 miliar per malam dari pihak swasta agar panggung hiburan rakyat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal.
Pemilihan lokasi puncak acara di Pandaan, kata Rusdi, juga bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus embrio kota metropolitan di masa depan.
Rusdi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Tahun 2025, Pemkab Pasuruan telah memperbaiki 300 sekolah rusak berat dari total 1.227 sekolah.
Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan seluruh 33 puskesmas induk beroperasi 24 jam untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Bupati juga menguraikan arah pembangunan daerah melalui sinergi tiga pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang tengah disiapkan adalah Perda Local Wisdom, yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan sedikitnya 80 persen tenaga kerja dari warga lokal.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat penerapan Perda CSR agar perusahaan besar seperti Cimory dan Pocari Sweat memberikan kontribusi sosial langsung di wilayah Pasuruan.
“Kami tidak anti-investasi. Tapi kami ingin setiap perusahaan tumbuh bersama rakyat Pasuruan,” ujar Rusdi.
Menjawab pertanyaan moderator, Emailda Maharani, tentang peran generasi muda, Rusdi menyebut pemerintah akan membangun Pasuruan Creativity Center (PCC), meniru konsep Malang Creative Center (MCC), sebagai wadah pelatihan dan pengembangan wirausaha muda.
“Kesuksesan itu tidak instan dan bukan karena pemerintah. Pemerintah hanya menyiapkan wadah, tapi niat dan integritas tetap kuncinya,” kata Rusdi.
Ia menilai, banyak pelaku usaha kecil gagal bukan karena sistem, tetapi karena mentalitas yang belum siap. “Uang usaha sering dipakai untuk hal yang tidak produktif. Ini yang harus diubah,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen memastikan seluruh kebijakan berpihak pada masyarakat.
Ia menjelaskan, penyaluran program daerah kini berjalan melalui dua mekanisme, yaitu Musrenbang (eksekutif) dan Pokok Pikiran (legislatif), yang seluruhnya sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Tahun anggaran 2026 akan cukup berat karena pengurangan dana transfer pusat dan pembiayaan gaji 3.600 tenaga P3K baru. Namun, prioritas kami tetap pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Samsul.
Dialog publik BEM Pasuruan Raya ini menjadi ruang dialektika terbuka antara mahasiswa dan pejabat daerah. Kritik tajam dari mahasiswa direspons dengan argumentasi berbasis data oleh pemerintah.
“Kritik boleh tajam, tapi harus berlandaskan data. Pemerintah terbuka untuk berdialog demi kemajuan bersama,” tutup Bupati Rusdi.(gif/syn)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan