PASURUAN | gatradaily.com – Audiensi terbuka antara Kelompok Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan berjalan dengan aman dan kondusif. Rabu, (3/9/25).
Audiensi yang digelar di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan yang dihadiri oleh 62 mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menyatakan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi secara tertib. “Kami bersyukur kegiatan ini berjalan aman dan kondusif. Aspirasi mahasiswa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita dengarkan bersama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai isu penting. Ketua GMNI Pasuruan, Dandy Aulia Rahman, menegaskan komitmen untuk menjaga aksi damai. Ia menekankan, “Gerakan Cipayung Pasuruan dilaksanakan dengan damai dan tidak ditunggangi kelompok anarko. Kami juga menuntut perbaikan akses kesehatan, karena layanan BPJS sering kalah dengan pelayanan umum.”
Ketua PMII Pasuruan, Ainur Rofiq, menyoroti lemahnya keterlibatan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan. “Pimpinan Dewan tidak pernah melibatkan mahasiswa dalam pembahasan kebijakan. Kami mendesak pemerintah segera menuntaskan kekeringan di Lumbang, karena masyarakat sangat terdampak,” tegasnya. Ia juga meminta DPRD dan Pemkab untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Dari HMI, Fatkhurohim menyoroti masalah tambang ilegal yang merusak lingkungan. “Tambang ilegal bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan bencana. Kami mendesak agar tambang ilegal segera ditutup, serta revisi tata ruang wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan pendidikan dan lapangan kerja,” jelasnya.
Ketua IMM Pasuruan, Arif Yanuar, menekankan perlunya penanganan masalah lingkungan dan narkoba. “Beberapa desa masih belum punya sistem pengelolaan sampah, masyarakat akhirnya membuang sembarangan. Kami juga mendorong program rehabilitasi berbasis desa untuk menekan peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Isu kekerasan seksual juga menjadi perhatian. Perwakilan PMII, Azizah, menyatakan, “Tercatat ada 30 kasus kekerasan seksual dalam tiga bulan pertama 2025. Kami mendesak segera dibentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan mahasiswa dan tokoh masyarakat.”
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutedjo memastikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan air di Lumbang dengan estimasi biaya Rp60-80 miliar. Ia juga menginformasikan bahwa mulai tahun depan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan akan melayani 24 jam, tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, menegaskan, “Suara mahasiswa adalah suara rakyat. DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai tupoksi, baik di lingkup kabupaten maupun nasional.”
Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dan DPRD dalam menanggapi aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam dinamika pembangunan daerah, pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan