PASURUAN | gatradaily.com – Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Pasuruan, Kamis (21/5/2026).
Massa mendesak dilakukan audit khusus terkait dugaan mafia pajak dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan kebocoran PAD dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik hingga pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan.
Koordinator aksi, Saiful Arif, meminta audit dilakukan secara terbuka dengan melibatkan DPRD, Inspektorat, dan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
Menurutnya, audit gabungan diperlukan agar hasil pemeriksaan dapat dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami mendesak audit khusus terhadap dugaan mafia pajak dan kebocoran PAD. Harus ada transparansi,” ujar Saiful dalam orasinya.
Selain audit, massa juga menuntut pencopotan pejabat yang diduga terlibat dalam kebocoran PAD dari sektor PBJT. Mereka turut meminta Kepala Bappenda Kabupaten Pasuruan dicopot karena dinilai gagal menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Koordinator aksi lainnya, Yudi Buleng, menilai selama ini data pendapatan daerah cenderung tertutup sehingga rawan disalahgunakan.
“Kami meminta keterbukaan publik terkait pendapatan dan pengelolaan PAD. Selama ini data pajak daerah sulit diakses,” kata Yudi.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat Polres Pasuruan Kota. Massa sempat bertahan di depan kantor Bappenda sebelum akhirnya membubarkan diri saat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappenda Kabupaten Pasuruan menemui peserta aksi.
Dalam keterangannya, Plt Kepala Bappenda mengaku sebelumnya belum dapat menghadiri audiensi karena masih dalam proses pemulihan pascakecelakaan.
“Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menemui saat audiensi terdahulu karena masih proses penyembuhan dari kecelakaan,” ujarnya.
Meski demikian, Yudi Buleng menyebut pembubaran massa sebelum pertemuan berlangsung merupakan bentuk protes terhadap sikap Bappenda yang sebelumnya dinilai tidak kooperatif.
“Kami anggap sebelumnya pihak Bappenda arogan karena tidak mau menemui saat audiensi. Demo jilid dua akan kami lakukan di depan Kantor Bupati Pasuruan di Raci,” tegasnya.(ze)
