Pemkab Sidoarjo Perkuat Forum CSR, Bupati Subandi Dorong Perusahaan Ikut Biayai Pembangunan
SIDOARJO | gatradaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah satu pintu dalam pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan bantuan perusahaan.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran pejabat daerah, perwakilan BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Senin (26/10/2026).
Bupati Sidoarjo, H Subandi SH MKn, menegaskan bahwa keberadaan Forum CSR harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi wadah koordinasi tanpa hasil konkret.
Menurutnya, penguatan CSR menjadi semakin penting menyusul berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” ujar Subandi.
Subandi mengungkapkan, Kabupaten Sidoarjo memiliki sekitar 6.000 perusahaan yang berpotensi memberikan kontribusi besar melalui program CSR.
Potensi tersebut dinilai mampu menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Subandi menekankan pentingnya penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah. Salah satunya melalui koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA).
Dengan koordinasi tersebut, bantuan perusahaan diharapkan dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Subandi turut menawarkan skema pembiayaan bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Skema yang diusulkan yakni 70 persen pembiayaan dari pemerintah daerah dan 30 persen melalui dukungan CSR perusahaan.
Meski demikian, komposisi tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Subandi juga menyoroti persoalan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.
Dia berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah Sidoarjo dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada masyarakat setempat, sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Subandi juga mengingatkan pentingnya penataan kawasan industri yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan pembangunan daerah.
Menurutnya, pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan lingkungan.
Subandi menegaskan bahwa Forum CSR harus menjadi wadah koordinasi yang aktif dan transparan dalam mengelola kontribusi perusahaan.
Seluruh program CSR diharapkan dapat terintegrasi melalui mekanisme satu pintu sehingga penyaluran bantuan lebih terarah, akuntabel, dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Saya titip. Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti, menyatakan kesiapan forum untuk memperkuat kolaborasi antara dunia industri dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pengelolaan CSR yang terkoordinasi dan sesuai regulasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.
“Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” katanya.(syn)*
Tinggalkan Balasan
