Lahan Milik Pemerintah di Pasuruan Berpotensi Besar, Pemanfaatannya Dinilai Belum Optimal

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Lahan pertanian milik pemerintah di Kabupaten Pasuruan dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat&period; Namun&comma; hingga kini pemanfaatannya masih belum maksimal&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Pemanfaatan lahan milik pemerintah sejatinya dapat dilakukan melalui berbagai program resmi&comma; seperti Perhutanan Sosial maupun pengelolaan lahan terlantar&period; Dalam skema tersebut&comma; masyarakat diberikan izin pengelolaan bukan sewa untuk kegiatan pertanian atau hortikultura&period; Kebijakan ini bertujuan meningkatkan ekonomi lokal&comma; menjaga ketahanan pangan&comma; serta melindungi lahan dari alih fungsi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan &lpar;LP2B&rpar;&comma; yang menegaskan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan petani&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Hal ini menjadi perhatian H&period; Budiono Subari&comma; tokoh masyarakat Pasuruan Timur&period; Ia menyoroti masih banyaknya lahan milik pemerintah&comma; khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan&comma; yang belum dimanfaatkan secara optimal&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Pemanfaatan lahan milik pemerintah oleh masyarakat bisa dilakukan melalui izin usaha pemanfaatan lahan&comma; seperti Program Perhutanan Sosial&period; Lahan yang sebelumnya terbengkalai dapat diubah menjadi lahan produktif&comma; misalnya untuk kebun sayur dan hortikultura&comma;” ujar pria yang akrab disapa Kaji Bari&comma; Senin &lpar;19&sol;1&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Selain itu&comma; Kaji Bari menilai lahan pemerintah juga dapat dimaksimalkan melalui Program Ketahanan Pangan&comma; di mana masyarakat diberi kesempatan menggarap lahan untuk menghasilkan pangan pokok sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan nasional&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurutnya&comma; pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi perlu lebih terbuka dan proaktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Ini sejalan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B&comma; yang bertujuan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan&comma; mencegah alih fungsi lahan&comma; dan meningkatkan kesejahteraan petani&comma;” kata Kaji Bari&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia berharap&comma; ke depan pemanfaatan lahan milik pemerintah di Pasuruan dapat dilakukan secara lebih berdaya guna dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas&period; &lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;