DPRD Pasuruan Bahas RAPBD 2027, Target Pendapatan Rp3,52 Triliun dan Belanja Rp3,70 Triliun
PASURUAN | gatradaily.com – DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar serangkaian rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta pandangan umum fraksi-fraksi.
Dalam Rapat Paripurna I, agenda utama adalah penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berpedoman pada regulasi dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 didasarkan pada prinsip sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran,” kata Syamsul, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pasuruan, Muhammad Rusdi Sutejo, menyampaikan gambaran umum postur RAPBD 2027 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp3.528.333.982.321. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3.705.185.923.923.
Dengan proyeksi tersebut, terdapat selisih antara rencana pendapatan dan belanja daerah yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD.
Rusdi menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 menghadapi dinamika, terutama terkait kepastian transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Menurut dia, proses perencanaan anggaran telah dimulai sejak awal 2026. Namun, kepastian besaran transfer dari pemerintah pusat baru diterima pada September 2026.
“Kepastian transfer ke daerah dari pemerintah pusat baru turun September 2026. Sehingga nantinya harus ada penyesuaian perangkaan RAPBD 2027 pada waktu pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan,” ujar Rusdi.
Karena itu, ia berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan lancar serta menghasilkan kesepakatan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
“Kami berharap seluruh rangkaian pembahasan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan konstruktif serta dapat diselesaikan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan,” katanya.
Pembahasan RAPBD 2027 berlanjut melalui Rapat Paripurna II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan.
Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian anggota dewan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan alokasi anggaran pembangunan, hingga rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui juru bicaranya, Shonhaji Abd. Wahid, menekankan pentingnya meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku usaha.
PKB juga meminta pemerintah daerah memastikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pengembangan UMKM, dan bantuan sosial mendapatkan perhatian sebagai prioritas pembangunan.
Secara khusus, PKB menyoroti rencana pinjaman daerah senilai Rp363 miliar. Menurut Shonhaji, kebijakan tersebut harus didasarkan pada perhitungan kemampuan fiskal yang matang.
“Perhatian khusus kami berikan terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar. Kami mengingatkan agar kebijakan pembiayaan tersebut benar-benar didasarkan pada perhitungan kemampuan fiskal yang matang,” ujar Shonhaji.
Ia mengingatkan agar pinjaman daerah dikelola secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan beban keuangan berkepanjangan bagi pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.
Catatan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Gaung Andaka Ranggi Purbangkara.
Golkar mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal RAPBD 2027. Meski demikian, fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan baru melalui inovasi dan optimalisasi potensi ekonomi, tanpa harus melakukan kenaikan tarif pajak secara signifikan,” kata Gaung.
Selain peningkatan PAD, Golkar meminta pemerintah daerah melakukan kajian kelayakan dan mitigasi risiko secara mendalam terhadap rencana pinjaman daerah.
Terlebih, dana pinjaman tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan RSUD Purwodadi, Pasar Wisata Cheng Ho, dan Pemandian Alam Banyu Biru.
“Rencana pembiayaan pinjaman daerah tersebut perlu dikaji secara matang, khususnya yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan RSUD Purwodadi, Pasar Wisata Cheng Ho, hingga Pemandian Alam Banyu Biru,” ujarnya.
Golkar juga menyoroti alokasi belanja modal sektor pendidikan yang dinilai masih terbatas. Berdasarkan catatan fraksi tersebut, anggaran belanja modal pendidikan hanya mencapai Rp5,1 miliar.
Gaung menilai alokasi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.
“Alokasi belanja modal sektor pendidikan yang hanya mencapai Rp5,1 miliar ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru honorer,” pungkasnya.(syn)
Tinggalkan Balasan
