Dugaan Limbah Aluminium Slag di Probolinggo Disorot, SAE Patenang Desak Pemerintah Turun Tangan
PROBOLINGGO | gatradaily.com – Aktivitas penampungan dan pengolahan material yang diduga merupakan limbah aluminium slag di Desa Sumberkramat, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menuai sorotan.
Keberadaan tumpukan material berwarna hitam keabu-abuan yang dikemas dalam sejumlah karung tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi pencemaran lingkungan, terutama kualitas udara di sekitar lokasi.
Koordinator Aliansi Masyarakat SAE Patenang, Zainal Arifin, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas penampungan dan pengolahan material tersebut.
Menurut Zainal, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan jenis material, legalitas kegiatan usaha, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera melakukan inspeksi lapangan. Periksa legalitas kegiatan usaha tersebut, mulai dari perizinan lingkungan, persetujuan teknis, hingga jenis dan asal-usul material yang ditampung maupun diolah,” kata Zainal.
Zainal menilai, keberadaan material yang diduga merupakan limbah hasil pengolahan aluminium itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo segera mengambil sampel material untuk diuji di laboratorium.
Pengujian tersebut dinilai penting guna memastikan apakah material yang ditampung termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau bukan.
Selain pengujian material, pemeriksaan kualitas udara di sekitar lokasi juga diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pencemaran akibat aktivitas pengolahan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat aktivitas usaha yang tidak memperhatikan keselamatan lingkungan. Jika memang tidak memiliki izin atau terbukti melakukan pencemaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Zainal.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya meminta pemeriksaan dari pemerintah daerah, SAE Patenang juga mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam aktivitas penampungan maupun pengolahan material tersebut.
Menurut Zainal, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi. Aparat juga perlu mendalami asal-usul material serta proses pengelolaannya.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, ia meminta penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Dalam persoalan ini, regulasi yang menjadi rujukan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3.
Meski demikian, status material yang ditemukan di lokasi belum dapat dipastikan sebagai limbah B3 sebelum dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai prosedur.
Begitu pula dengan dugaan pencemaran udara dan pelanggaran perizinan yang masih memerlukan pembuktian dari instansi berwenang.
SAE Patenang berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk memastikan aktivitas di lokasi tersebut tidak membahayakan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Zainal mengingatkan, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan pencemaran merupakan bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan.
“Jangan menunggu sampai masyarakat jatuh sakit atau lingkungan benar-benar rusak baru dilakukan tindakan. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Desa Sumberkramat dan Camat Tongas terkait keberadaan aktivitas penampungan serta pengolahan material yang dipersoalkan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan.
Belum diperoleh pula keterangan dari pihak pengelola terkait jenis material, asal-usul, maupun legalitas kegiatan usaha tersebut.(syn)
Tinggalkan Balasan
