DPRD Kabupaten Pasuruan Setujui Dua Raperda, Dorong Optimalisasi PAD dan Penguatan Modal BUMD
PASURUAN | gatradaily.com – DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/11/2026).
Dua regulasi tersebut berkaitan dengan perubahan pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Shobih Asrori, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Dua Raperda yang disetujui bersama itu yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal BUMD.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, persetujuan dua Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk produk hukum daerah.
“Rapat paripurna ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Samsul.
Dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), juru bicara H Sugianto menjelaskan, perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, pembahasan Raperda tersebut telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bapemperda telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan sesuai tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi syarat formil maupun material,” kata Sugianto.
Dia menyebutkan, terdapat 13 poin utama dalam pembaruan aturan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertingkat, termasuk pemberian diskon khusus bagi sektor pertanian dan peternakan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Selain itu, Raperda juga mengatur pembebasan retribusi kebersihan bagi fasilitas umum, rumah ibadah, dan jalan raya.
Penyesuaian tarif retribusi lainnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Seluruh pembahasan telah melewati proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, fasilitasi dari Pemprov Jatim, hingga evaluasi akhir Kementerian Dalam Negeri sebelum disetujui bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, menyampaikan laporan pembahasan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.
Dalam laporannya, dia memaparkan total modal riil yang telah disetorkan pemerintah daerah kepada BUMD hingga tahun anggaran 2025 mencapai Rp101.548.438.206.
Penyertaan modal tersebut didistribusikan kepada PT BPD Jatim Tbk, PT Perseroda Pasuruan Lestari Jaya, serta PT BPR Mina Mandiri.
Menurut Sugiarto, kebijakan penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah melalui pemisahan aset yang harus memiliki kepastian hukum dan dikelola secara transparan.
“Langkah penanaman modal daerah ini menjadi instrumen investasi melalui pemisahan aset guna memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” tuturnya.
Pansus II juga menyepakati batas maksimal tambahan penyertaan modal untuk empat BUMD strategis. Rinciannya, PT BPR Jatim sebesar Rp2 miliar, PT BPR Mina Mandiri Rp8 miliar, Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Rp236.048.000.796, serta PT Pasuruan Lestari Jaya Rp122.489.390.722.
Pansus II juga menegaskan realisasi penyertaan modal tidak dilakukan sekaligus. Pencairan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, hasil audit kesehatan BUMD, serta didahului kajian investasi independen.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap dividen dan PAD Kabupaten Pasuruan.
Persetujuan dua Raperda kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 serta naskah persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan kepala daerah.
Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, pemerintah daerah akan menyalurkan penyertaan modal secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan APBD dan kinerja masing-masing BUMD.
“Kami di pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyalurkan dana penyertaan modal secara bertahap dengan senantiasa mencermati kapasitas keuangan daerah dan kinerja BUMD,” kata Rusdi.
Dia juga mengapresiasi DPRD, khususnya Pansus II dan Bapemperda, yang telah melakukan pembahasan terhadap kedua Raperda tersebut.
Rusdi menyebut seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan BUMD.
Dia menegaskan kebijakan fiskal daerah harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah serta tidak membebani masyarakat.
“Semoga setiap kebijakan yang kita tetapkan bersama mampu mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.(syn)
Tinggalkan Balasan
