<p style="text-align: justify;"><em><strong>PROBOLINGGO</strong></em> | <span style="color: #ff0000;"><em><strong>gatradaily.com</strong></em></span> – Pemerintah Kabupaten Probolinggo menuai kritik terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang kerap melanda sejumlah wilayahnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Aktivis lingkungan menilai respons organisasi perangkat daerah (OPD) masih lamban dan tidak terkoordinasi dengan baik.</p>
<p style="text-align: justify;">Pegiat lingkungan Zainal Arifin menyebut pemerintah daerah belum menunjukkan kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana ekologis.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut dia, lemahnya koordinasi serta respons yang tidak konsisten justru memperburuk dampak bencana di lapangan.</p>
<p style="text-align: justify;">“Kegagalan ini mencerminkan lemahnya kompetensi pemerintahan dalam menjamin keselamatan warganya. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD mutlak dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Zainal, yang juga pegiat Ranger Hutan SAE PATENANG Probolinggo. Kamis (22/1/2026).</p>
<p style="text-align: justify;">Senada, Pembina Ranger Hutan SAE PATENANG, Sarful Anam, menilai adanya ketimpangan antara gerak cepat kepala daerah dengan kinerja perangkat di bawahnya. Ia mengapresiasi langkah Bupati Probolinggo yang kerap turun langsung ke lokasi bencana, namun menyoroti minimnya kehadiran OPD pascakejadian.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarful mencontohkan peristiwa meninggalnya seorang remaja berusia 17 tahun akibat banjir yang merobohkan jembatan di Dusun Beji, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Sabtu (17/1/2025).</p>
<p style="text-align: justify;">Menurutnya, hingga beberapa waktu setelah kejadian, belum terlihat kehadiran OPD maupun pihak kecamatan untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban di Desa Bayeman, Kecamatan Tongas.</p>
<p style="text-align: justify;">“Ini menunjukkan kurangnya kepekaan yang tidak boleh dinormalisasi. Penanganan bencana harus dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum,” kata Sarful.</p>
<p style="text-align: justify;">Ia juga menilai lemahnya respons tersebut memperkuat anggapan bahwa sebagian OPD belum menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai standar minimal negara hukum, yang seharusnya hadir memberikan perlindungan dan respons cepat kepada masyarakat terdampak.</p>
<p style="text-align: justify;">Di sisi lain, beredar pula kabar mengenai perayaan ulang tahun salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo di gedung dewan di tengah situasi bencana. Hal itu, menurut Sarful, menambah kekecewaan publik dan dinilai mencerminkan minimnya empati pejabat terhadap warga yang tengah berjuang menghadapi dampak banjir.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, menyatakan pemerintah daerah telah melakukan asesmen di lokasi jembatan ambruk tersebut. Ia memastikan langkah lanjutan akan segera dilakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">“Saat ini sudah dilakukan asesmen. Tahap berikutnya adalah pembersihan puing-puing jembatan sebagai persiapan pembangunan jembatan darurat,” kata Ugas saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.(syn/ze).</p>

PASURUAN | gatradaily.com – Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Pasuruan, drg. Merita Ariestya…
PASURUAN | gatradaily.com – Kegiatan kerja bakti bertajuk “Jumat ASRI” yang digelar di kawasan Bundaran…
KOTA MALANG | gatradaily.com – Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang prima terus ditunjukkan Kantor Bersama…
PASURUAN | gatradaily.com – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan merespons dugaan pungutan…
PASURUAN | gatradaily.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat di kawasan Pasar Wisata Chenghoo,…
PASURUAN | gatradaily.com – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasuruan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis…