Aksi September Hitam di Probolinggo Diwarnai Kericuhan, Mahasiswa Kecewa Kapolres-Dandim Absen
PROBOLINGGO | gatradaily.com – Aksi September Hitam yang digelar Aliansi BEM Probolinggo Raya bersama sejumlah organisasi mahasiswa eksternal dan organisasi kepemudaan di Probolinggo diwarnai kericuhan kecil. Massa kecewa karena Kapolres Probolinggo dan Dandim 0820 Probolinggo tidak hadir menemui mereka.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM), kebebasan menyampaikan pendapat, serta komitmen aparat dalam menjaga keamanan masyarakat.
Massa awalnya berharap dapat beraudiensi langsung dengan Kapolres Probolinggo dan Dandim 0820 Probolinggo. Mereka juga meminta kedua pimpinan institusi tersebut menandatangani pakta integritas.
Namun, ketidakhadiran kedua pimpinan itu membuat suasana di lokasi aksi memanas. Massa sempat membakar ban bekas yang kemudian diikuti aksi saling dorong dengan aparat keamanan.
Koordinator Isu Politik, Hukum, dan HAM Aliansi BEM Probolinggo Raya sekaligus Ketua BEM STIH Zainul Hasan (ZAHA), Jefri Ali Mahmudi, mengatakan ketegangan tersebut merupakan bentuk kekecewaan massa.
“Kami datang untuk bertemu langsung menyampaikan keresahan masyarakat dan meminta komitmen pimpinan. Ketika Kapolres dan Komandan Kodim tidak hadir menemui massa, tentu timbul kekecewaan,” kata Jefri.
Jefri membantah aksi tersebut sejak awal bertujuan memicu kerusuhan. Dia menyebut ketegangan terjadi secara spontan karena massa tidak mendapatkan jawaban langsung dari pimpinan institusi yang ingin ditemui.
“Kami tidak datang untuk mencari keributan, kami datang untuk mencari jawaban. Ketegangan yang terjadi adalah bagian dari dinamika di lapangan ketika massa merasa tuntutannya diabaikan,” tegasnya.
Menurut Jefri, aksi September Hitam tidak hanya membawa kepentingan satu kelompok. Gerakan tersebut, kata dia, melibatkan sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda yang menyoroti persoalan keamanan masyarakat serta penghormatan terhadap hak-hak sipil.
“Kami menghormati institusi Polri dan TNI, tetapi penghormatan bukan berarti harus diam ketika ada persoalan. Seragam bukan alasan untuk kebal dari kritik, dan jabatan bukan alasan untuk menjauh dari rakyat,” ujarnya.
Dia juga menyoroti peran aparat dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.
Jefri mengatakan masyarakat membutuhkan kehadiran polisi ketika menghadapi persoalan keamanan. Namun, menurutnya, masyarakat juga membutuhkan jaminan agar penyampaian kritik tidak direspons dengan tindakan represif.
Aliansi BEM Probolinggo Raya menyatakan akan melakukan konsolidasi lanjutan setelah aksi tersebut. Mereka membuka kemungkinan menggelar aksi susulan dengan melibatkan massa yang lebih besar.
“Kami akan kembali dengan konsolidasi yang lebih luas, massa yang lebih banyak, dan tuntutan yang lebih tegas. Kami ingin Kapolres dan Dandim hadir langsung berdialog dengan rakyat serta memberikan komitmen yang jelas,” katanya.
Jefri menegaskan momentum September Hitam akan terus digunakan untuk mengawal isu HAM dan mengingatkan pentingnya kontrol masyarakat terhadap kewenangan aparat.
“September boleh selesai di kalender, tetapi ingatan rakyat tidak akan selesai. Kami akan terus mengawal. Ketika kekuasaan mulai lupa kepada rakyat, mahasiswa dan pemudalah yang akan menjadi pengingatnya,” pungkasnya.(ze)
Tinggalkan Balasan
