Pemkot Pasuruan Umumkan 4 Perumahan Belum Serahkan PSU, Siapkan Langkah Pengambilalihan Aset
KOTA PASURUAN | gatradaily.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengumumkan empat perumahan yang hingga kini belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah.
Pemkot Pasuruan memberikan waktu 30 hari kalender kepada pengembang maupun ahli warisnya untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut. Jika tidak ada respons, pemerintah menyiapkan langkah pengambilalihan lahan PSU sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi Dinas Perkim Kota Pasuruan pada November 2026, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2010, serta Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.
Berdasarkan pengumuman tersebut, empat perumahan yang belum menyelesaikan kewajiban penyerahan PSU meliputi:
- Perumahan Gading Permai, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo.
- Perumahan Tapaan Asri, PT Aneka Prima Graha Nusantara, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul.
- Perumahan Graha Tartila, PT Bayu Berkat, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Gadingrejo.
- Perumahan Pondok Karya Bhakti, PT Diokro Dewangga Nugraha, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo.
Dalam dokumen pengumuman, keempat perumahan tersebut tercatat memiliki kendala penyerahan PSU karena pengembangnya dilaporkan telah meninggal dunia.
Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pemerintah daerah belum terselesaikan.
Dinas Perkim Kota Pasuruan meminta pengembang atau ahli warisnya segera menyelesaikan proses penyerahan PSU sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2025.
Apabila hingga batas waktu 30 hari kalender tidak terdapat tindak lanjut, Tim Verifikasi Penyerahan PSU akan menempuh mekanisme pengambilalihan lahan PSU sesuai peraturan perundang-undangan.
Lahan yang telah diambil alih selanjutnya akan ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah (BMD).
Selain itu, Pemkot Pasuruan menyatakan akan menunda pengajuan izin pengembangan perumahan baru oleh pengembang bersangkutan di wilayah Kota Pasuruan.
Pemerintah juga meminta masyarakat atau pihak lain yang telah membangun maupun menguasai lahan yang termasuk kawasan PSU untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Pasuruan.
Langkah penertiban tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status lahan PSU sekaligus memastikan fasilitas umum di lingkungan perumahan dapat dikelola secara optimal.
Penyerahan PSU menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan permukiman karena berkaitan dengan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Melalui proses ini, Pemkot Pasuruan berupaya memastikan aset fasilitas umum memiliki kejelasan status hukum serta dapat dikelola pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Pengumuman tersebut berlaku selama 30 hari sejak ditetapkan pada November 2026.
Sebagai bagian dari proses administrasi, tembusan pengumuman juga disampaikan kepada Wali Kota Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan selaku Ketua Tim Verifikasi Penyerahan PSU.(*)
























