SIDOARJO | gatradaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri sebagai garda awal dalam mendeteksi berbagai persoalan perempuan dan anak di masyarakat.
Forum tersebut diarahkan menjadi “mata dan telinga” pemerintah daerah untuk menemukan potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.
Penguatan itu dilakukan dengan memaksimalkan keberadaan 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang telah terbentuk di 15 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan deteksi dini menjadi faktor penting dalam penanganan isu perempuan dan anak. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Forum PUSPA Gayatri di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).
Menurut Mimik, persoalan perempuan dan anak tidak boleh menunggu hingga mencuat ke publik atau viral terlebih dahulu. Dengan jejaring yang kuat hingga tingkat desa, setiap indikasi permasalahan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Deteksi dini ini krusial. Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah telanjur viral atau membesar. Dengan jejaring yang kuat hingga tingkat desa, setiap indikasi masalah bisa lebih cepat direspons dan dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait,” ujar Mimik.
Ia menjelaskan, penguatan Forum PUSPA bukan berarti membentuk lembaga baru di tingkat desa. Pemerintah daerah justru ingin memperkuat koordinasi antarforum yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Yang kita bangun adalah ekosistem kolaborasinya. Forum PUSPA akan mendampingi, memetakan kebutuhan riil di lapangan, lalu menghubungkannya dengan dinas terkait agar intervensinya tepat sasaran,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, menyebut desa memiliki posisi strategis karena menjadi wilayah yang paling dekat dengan masyarakat.
Menurut dia, penguatan koordinasi antara pemerintah desa, Forum PUSPA, serta perangkat daerah diperlukan agar berbagai persoalan dapat segera teridentifikasi.
“Desa adalah garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Koordinasi ini diperkuat agar jika ada indikator kesejahteraan anak yang belum terpenuhi, pemdes bisa langsung tahu dan dicarikan solusi bersama,” jelas Probo.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo, Heni Kristiani, mengatakan penanganan persoalan perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga pendampingan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain anak berisiko putus sekolah, permasalahan pola asuh, hingga perempuan usia produktif yang belum memiliki pekerjaan.
“Jika ada anak berisiko putus sekolah, Forum PUSPA di lapangan harus sudah mengendus informasinya sejak awal sebagai langkah preventif,” tutur Heni.
Selain penguatan perlindungan, Pemkab Sidoarjo juga terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Pemberdayaan Perempuan.
Program tersebut sebelumnya menjangkau 250 peserta di 10 kecamatan pada 2025. Tahun ini, kegiatan kembali dilanjutkan di Kecamatan Balongbendo dan Krian dengan melibatkan 80 peserta aktif.
Melalui pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, perempuan usia produktif didorong agar lebih mandiri secara ekonomi.
Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur, Endang, mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo dalam memperluas partisipasi publik dalam perlindungan perempuan dan anak.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan.
“Kami hadir untuk menjembatani partisipasi warga. Kami sisir titik mana saja yang indikator pelindungannya masih lemah, lalu kami sambungkan ke pemegang kebijakan agar segera ada tindak lanjut nyata,” pungkas Endang.(syn)
