<p style="text-align: justify;"><em><strong>PASURUAN</strong></em> | <em><span style="color: #ff0000;"><strong>gatradaily.com</strong></span></em> – Proses penerimaan siswa melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (<a href="https://gatradaily.com/sdn-2-pogar-abaikan-se-bupati-pasuruan-kadis-dindikbud-pilih-bungkam/">SPMB</a>) Tahun Ajaran 2025 di Kabupaten Pasuruan menuai polemik.</p>
<p style="text-align: justify;">Dua warga Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, kecewa berat setelah anak mereka gagal diterima di <a href="https://vt.tiktok.com/ZSkj86Req/">SDN Karangsono</a> – sekolah yang hanya berjarak 150 meter dari rumah mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Ironisnya, calon siswa dari luar daerah seperti Surabaya justru berhasil masuk. SPMB yang menggantikan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) mulai diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 2025/2026.</p>
<p style="text-align: justify;">Meski bertujuan menyempurnakan proses penerimaan siswa baru, pelaksanaannya di lapangan justru menimbulkan pertanyaan. Nurul Khiridah, salah satu orang tua calon siswa, menyatakan kekecewaannya.</p>
<p style="text-align: justify;">“Kami merasa sangat tidak adil. Rumah kami hanya selemparan batu dari sekolah, tapi anak kami tidak diterima. Alasannya karena kuota penuh, padahal justru anak dari Surabaya bisa masuk. Seharusnya warga lokal diprioritaskan,” tegasnya, Selasa (3/6/2025).</p>
<p style="text-align: justify;">Pihak SDN Karangsono melalui Kepala Sekolah Izarul Laila membenarkan bahwa pihaknya menolak beberapa pendaftar karena keterbatasan kuota.</p>
<p style="text-align: justify;">“Kuota SPMB tahun ini maksimal 40 siswa. Kami tidak bisa menambah karena itu melanggar aturan. Jika dipaksakan, bisa berdampak pada legalitas kelulusan siswa tersebut,” jelasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi masuknya siswa dari luar kota, Izarul menyebut ada keterkaitan dengan domisili keluarga.</p>
<p style="text-align: justify;">“Siswa dari Surabaya itu sudah mendaftar sejak awal. Selain itu, neneknya adalah warga Karangsono, jadi ada dasar administratif yang memperkuat,” tambahnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun demikian, pernyataan tersebut belum cukup meredam kekecewaan warga setempat. Mereka menilai penerapan sistem SPMB belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan zonasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan SD-SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Safii, belum memberikan klarifikasi resmi meski telah dihubungi sejak beberapa hari lalu.</p>
<p style="text-align: justify;">Permasalahan ini membuka ruang kritik terhadap implementasi SPMB, yang idealnya memberi akses prioritas kepada calon siswa berdasarkan kedekatan tempat tinggal. (gif/syn)</p>

PASURUAN | gatradaily.com – Aktivitas alat berat kembali terlihat di kawasan Tanah Kas Desa (TKD)…
PASURUAN | gatradaily.com – Upaya mediasi dalam sengketa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di…
KOTA PASURUAN | gatradaily.com – Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi saat pemilik rumah bersiap…
PASURUAN | gatradaily.com – Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya mendatangi Kantor Dinas Sumber Daya Air,…
PASURUAN | gatradaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,761…
KARAWANG | gatradaily.com – Pembinaan warga binaan tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal atau pelatihan…