PASURUAN | gatradaily.com – Bupati Pasuruan H. Rusdi Sutejo merespons pandangan umum seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Senin (27/10/2025).
Dalam penyampaiannya, Bupati Rusdi mengapresiasi kritik, saran, dan masukan dari para anggota dewan yang dinilai konstruktif untuk penyempurnaan rancangan APBD 2026.
Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal tahun depan, termasuk potensi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami akan menyediakan waktu khusus untuk menampung usulan anggota DPRD agar dapat terakomodir lebih baik dibandingkan tahun 2025,” ujar Rusdi.
Meski menghadapi ancaman pengurangan dana transfer pusat, Rusdi memastikan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah dikirim ke komisi-komisi DPRD belum mengalami perubahan.
Bupati Rusdi juga menanggapi sejumlah isu strategis yang disampaikan oleh enam fraksi DPRD, antara lain:
- Fraksi PKB: Pemerintah daerah akan meninjau ulang rencana pembangunan di kawasan resapan air serta mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas nasib guru honorer yang dirumahkan. Penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen diharapkan dapat membantu petani.
- Fraksi Gerindra: Pemkab berkomitmen mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
- Fraksi PDI Perjuangan: Pengelolaan air tanah menjadi perhatian utama. Upaya konservasi air dilakukan guna mencegah kekeringan. Hingga September 2025, realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tercatat Rp 35 miliar. Digitalisasi sistem retribusi pasar juga akan segera diterapkan.
- Fraksi Golkar: Pemkab menyiapkan strategi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur, kemudahan perizinan, penguatan UMKM, pariwisata, serta digitalisasi layanan publik.
- Fraksi PKS: Pemerintah daerah menegaskan komitmen memperbaiki infrastruktur jalan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru tidak tetap.
- Fraksi Gabungan: Fokus diarahkan pada peningkatan disiplin ASN serta pemerataan belanja modal untuk jalan, irigasi, dan pengelolaan sampah. Penguatan UMKM muda dan penyerapan tenaga kerja lokal juga menjadi prioritas.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa pembahasan Raperda APBD 2026 akan dilanjutkan dalam rapat kerja antara masing-masing komisi DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
“Kami mengingatkan agar waktu yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Samsul.
Pembahasan ditargetkan selesai tepat waktu sesuai jadwal paripurna keempat pada 10 November 2025.(gif/syn)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan