Pemerintahan

Pengamat Usul KPK Divakumkan: Dinilai Tak Lagi Efektif

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>JAKARTA<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Pemerhati intelijen dan militer&comma; Sri Radjasa Chandra&comma; mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi &lpar;KPK&rpar; divakumkan sementara&period; Usulan itu muncul karena KPK dinilai sudah tidak lagi efektif dalam pemberantasan korupsi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sri mengatakan&comma; KPK sebaiknya hanya menyelesaikan perkara yang tengah berjalan tanpa menerima kasus baru&period; Menurutnya&comma; arah penanganan perkara oleh lembaga antirasuah tersebut kini dinilai tidak jelas&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Vakumkan saja KPK&period; Selesaikan perkara yang masih berjalan&comma; tapi jangan lagi menangani kasus baru&comma;” ujar Sri dalam diskusi publik di Jakarta&period; Jum&&num;8217&semi;at &lpar;17&sol;4&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam forum tersebut&comma; Sri juga menyoroti perubahan KPK sejak revisi undang-undang pada 2019 di era Presiden Joko Widodo&period; Ia menilai revisi tersebut berdampak pada berkurangnya independensi dan kewenangan lembaga&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Selain itu&comma; ia menyinggung kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai diwarnai berbagai persoalan etik&period; Salah satu yang disorot adalah adanya mekanisme penghentian penyidikan perkara &lpar;SP3&rpar;&comma; yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik KPK&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Pandangan serupa disampaikan ekonom Anthony Budiawan&period; Ia menilai kondisi KPK saat ini turut berdampak pada persepsi pelaku usaha terhadap kepastian hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut Anthony&comma; ketidakpastian hukum dapat memengaruhi minat investasi&period; Ia menyebut investor cenderung berhati-hati menanamkan modal di negara dengan tingkat persepsi korupsi yang rendah&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sejauh ini&comma; belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait usulan untuk memvakumkan KPK tersebut&period; Diskursus soal peran dan posisi KPK pun masih terus bergulir di ruang publik&period;&lpar;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;

Redaksi

Recent Posts

Proyek Revitalisasi SMAN 1 Probolinggo Rp1,07 Miliar Diduga Tak Sesuai Spek, Pengawasan Dipertanyakan

PROBOLINGGO | gatradaily.com – Proyek revitalisasi SMA Negeri 1 Kota Probolinggo yang menelan anggaran Rp1,07…

6 jam ago

Proyek Gedung MAN 2 Kota Probolinggo Rp2,8 Miliar Diduga Gunakan Pasir Tak Sesuai Standar, Pengawasan Dipertanyakan

PROBOLINGGO | gatradaily.com – Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru (RKB) Type-2 di MAN 2 Kota…

7 jam ago

Sertifikat PTSL Randupitu Masuki Tahap Akhir, Kades: NIB Sudah Terbit untuk Sejumlah Bidang Tanah

PASURUAN | gatradaily.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol,…

13 jam ago

TKD Sukoreno Kembali Disiapkan, Dugaan Off-road dan Aliran Uang Sewa Jadi Sorotan

PASURUAN | gatradaily.com – Aktivitas alat berat kembali terlihat di kawasan Tanah Kas Desa (TKD)…

1 hari ago

Mediasi Sengketa PTSL Randupitu Gagal, Kuasa Hukum Kades Pilih Lanjut ke Persidangan

PASURUAN | gatradaily.com – Upaya mediasi dalam sengketa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di…

1 hari ago

Motor Hilang Saat Pemilik Bersiap Salat Subuh, Polisi Bekuk Terduga Pelaku

KOTA PASURUAN | gatradaily.com – Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi saat pemilik rumah bersiap…

2 hari ago