Pelayanan Satu Pintu Hadir di Tambaksawah, Pemkab Sidoarjo Dekatkan Layanan bagi Warga dan Dunia Usaha
SIDOARJO | gatradaily.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Salah satunya melalui pembukaan Pelayanan Satu Pintu (One Desk Stop Service) di Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru. Sosialisasi layanan tersebut dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, Selasa (29/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Mimik didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Waru, Kepala Desa dan perangkat Desa Tambaksawah, pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bank Jatim, Forum CSR Kabupaten Sidoarjo, serta sejumlah pimpinan perusahaan di kawasan Tambaksawah.
Mimik mengatakan, layanan satu pintu merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan cepat bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, keberadaan layanan tersebut menjadi penting mengingat Tambaksawah dan Kecamatan Waru merupakan kawasan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Di wilayah tersebut terdapat lebih dari 200 perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan pelayanan, mulai dari perpajakan, perizinan, hingga administrasi kendaraan perusahaan, cukup tinggi.
“Ini kita dekatkan semuanya dalam satu tempat. Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tidak perlu bolak-balik. Pemkab Sidoarjo hadir untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Mimik.
Selain kemudahan pelayanan, Mimik juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
“Jangan sampai kita lalai dengan kewajiban kita, yaitu pembayaran pajak. Pajak yang dibayar masyarakat dan perusahaan nantinya dikembalikan melalui berbagai program pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Mimik juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing. Masyarakat, kata dia, tidak perlu ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
“Anggaran pembangunan juga berasal dari masyarakat. Karena itu saya mohon bantuan semuanya untuk saling mengawasi agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Mimik turut mengapresiasi keberadaan paguyuban perusahaan di kawasan Tambaksawah. Menurutnya, paguyuban tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia berharap kebersamaan para pelaku usaha di Tambaksawah dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kabupaten Sidoarjo. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar juga diharapkan terus ditingkatkan.
“Saya sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ada di Tambaksawah. Dari informasi yang saya terima, perusahaan di sini juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim serta ikut berkontribusi dalam pembangunan di wilayah masing-masing,” katanya.
Mimik berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus terjaga. Dengan demikian, akses pelayanan publik dapat semakin mudah sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPPD mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut Yudhi, layanan satu pintu di Tambaksawah merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, layanan serupa telah dilaksanakan dengan dukungan pihak perusahaan.
Ke depan, BPPD Sidoarjo akan terus melakukan penyempurnaan agar pelayanan perpajakan dapat diberikan secara lebih cepat dan mudah.
“Kami terus berupaya memperbaiki layanan agar masyarakat dan para perusahaan tidak perlu jauh-jauh datang ke Sidoarjo. Kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
Yudhi menambahkan, BPPD Sidoarjo memiliki target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada 2026. Karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha sangat dibutuhkan.
“Kami berharap dengan dukungan dari semuanya, target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai. Tentunya ini untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan,” pungkasnya.(syn)*
Tinggalkan Balasan
