Bupati Subandi Minta Normalisasi Sungai di Wonoayu Dikebut Jelang Musim Hujan
SIDOARJO | gatradaily.com – Bupati Sidoarjo Subandi meminta normalisasi sungai di Kecamatan Wonoayu dipercepat menjelang musim hujan. Ia juga menginstruksikan pengecekan saluran air dan penanganan titik rawan banjir agar genangan tidak mengganggu masyarakat.
Arahan itu disampaikan Subandi saat audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayahnya untuk dicarikan solusi bersama.
“Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegas Subandi.
Sejumlah usulan yang dibahas meliputi normalisasi saluran di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso, serta penanganan titik banjir di Karangpuri.
Perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga menjadi perhatian.
Subandi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait turun ke lapangan untuk mengecek saluran sempit yang menghambat aliran air. Jika diperlukan, penanganan harus dilanjutkan melalui pembangunan atau pembenahan saluran.
“Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Selain penanganan banjir, audiensi membahas percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Subandi menyampaikan, berbagai persoalan pemanfaatan lahan, termasuk lokasi TPS3R dan aset desa, akan disesuaikan melalui penyusunan RDTR. Ia meminta kepala desa tidak khawatir terhadap perubahan status lahan yang masih berproses.
Dalam pertemuan itu, Subandi juga menyampaikan rencana kenaikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada 2027 menjadi Rp600 juta untuk setiap desa dan kelurahan.
“Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, serta jajaran kepala dinas terkait dan BPBD Sidoarjo.
Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan agar persoalan sungai, saluran air, dan titik rawan banjir segera ditindaklanjuti menjelang musim hujan.(syn)*























