Bawaslu Sidoarjo Luncurkan Pojok Pengawasan dan Podcast, Bidik Gen Z Jelang Pemilu 2029
SIDOARJO | gatradaily.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan partisipatif dengan meresmikan Pojok Pengawasan dan meluncurkan Podcast Warung Demokrasi.
Fasilitas baru ini disiapkan untuk memperluas ruang edukasi publik sekaligus membentengi pemilih muda dari hoaks dan politik uang menjelang kontestasi elektoral 2029.
Peresmian ruang Pojok Pengawasan yang berada di samping Kantor Bawaslu Sidoarjo tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, Kamis (19/11/2026) pagi.
Subandi mengapresiasi langkah inovatif Bawaslu dalam mendekatkan layanan pengawasan kepemiluan kepada warga. Menurutnya, Pojok Pengawasan tidak sekadar menjadi tempat pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, melainkan ruang interaksi dan konsultasi publik yang terbuka.
“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan komunikasi,” ujar Subandi di sela-sela peresmian, Kamis (19/11/2026).
Terkait peluncuran Podcast Warung Demokrasi, Subandi menilai format obrolan santai di ruang digital tersebut sangat efektif untuk meningkatkan literasi demokrasi warga Sidoarjo.
“Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha menjelaskan bahwa episode perdana podcast bersama Bupati Subandi turut membedah penguatan demokrasi inklusif, khususnya komitmen pemenuhan hak ekonomi dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Agung menekankan, regulasi terkait inklusivitas sebenarnya sudah tersedia, namun konsistensi implementasi di lapangan tetap menjadi kunci utama.
“Hari ini memang di dalam beberapa policy-nya sudah ada. Tapi yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, melainkan bagaimana menjaga konsistensi dan komitmen pasca-kebijakan itu dikeluarkan, termasuk aturan kewajiban mempekerjakan disabilitas,” papar Agung.
Selain isu inklusivitas, Bawaslu Sidoarjo menaruh perhatian khusus pada pendidikan politik bagi Gen Z dan Gen Alpha. Berdasarkan rekam jejak program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai sudah mengantongi pemahaman dasar soal hak konstitusional.
Namun, derasnya arus informasi di media sosial kerap membuat generasi muda terpapar informasi yang terpotong maupun framing yang keliru. Agung menyebut hoaks dan politik uang masih menjadi ancaman serius dalam tahapan pemilu mendatang.
“PR ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks dan politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama yang akan kita hadapi,” tegasnya.(syn)*
























