DPRD Kabupaten Pasuruan Ketok Palu Pinjaman Daerah Rp 250 Miliar untuk RSUD Purwodadi

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat meneken persetujuan pinjaman daerah untuk RSUD Purwodadi disaksikan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Senin (16/11/2026). (Foto: Dok. Istimewa)

PASURUAN | gatradaily.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan resmi menyetujui rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk tahun anggaran 2027.

Nilai pinjaman yang disepakati mencapai Rp 250 miliar dan difokuskan sepenuhnya untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi di wilayah selatan.

Persetujuan bersama ini diputuskan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, serta dihadiri Bupati Pasuruan H. Muhammad Rusdi Sutejo, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), jajaran kepala OPD, hingga para camat.

“Dengan kemauan, tekad, dan komitmen yang tinggi dari kita semua, kita telah merampungkan pembahasan rencana pinjaman daerah. Ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Samsul Hidayat dalam keterangannya.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, mengungkapkan bahwa nilai pinjaman Rp 250 miliar ini merupakan hasil penyisiran dan penyesuaian kapasitas fiskal daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sebelumnya, Pemkab mengusulkan pinjaman sebesar Rp 363 miliar.

“Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati penajaman alokasi dan efisiensi plafon pinjaman sebesar Rp 113 miliar. Alokasi untuk Pasar Wisata Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyu Biru dikeluarkan dari skema pinjaman,” jelas Agus.

Dengan pemangkasan tersebut, dana pinjaman Rp 250 miliar murni dialokasikan untuk percepatan pembangunan RSUD Purwodadi yang dirancang berkapasitas 171 tempat tidur. Rinciannya, Rp 246,25 miliar untuk konstruksi fisik gedung utama dan penunjang, serta Rp 3,75 miliar untuk jasa konsultasi manajemen konstruksi.

Sementara itu, kebutuhan alat kesehatan, furnitur, hingga persiapan operasional yang ditaksir menelan biaya Rp 193,14 miliar akan dipenuhi secara bertahap lewat skema APBD murni atau BLUD pada periode 2027-2032.

“Badan Anggaran menyimpulkan bahwa rencana pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD Purwodadi telah selesai dibahas, dinilai harmonis secara yuridis, dan disetujui untuk ditetapkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027,” imbuh Agus.

Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2026 oleh Samsul Hidayat, dilanjutkan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pimpinan dewan dan Bupati Pasuruan.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menilai pinjaman daerah menjadi langkah paling realistis di tengah terbatasnya ruang fiskal APBD saat ini. Menurutnya, warga di wilayah selatan seperti Purwodadi, Tutur, Purwosari, Wonorejo, hingga Sukorejo sudah lama menantikan fasilitas kesehatan memadai agar tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke wilayah utara saat kondisi gawat darurat.

“Karena keterbatasan ruang fiskal dalam APBD saat ini, maka instrumen pinjaman daerah menjadi alternatif yang sah, terukur, dan paling memungkinkan untuk sesegera mungkin mewujudkan pembangunan rumah sakit wilayah selatan ini,” kata Rusdi.

Pemkab Pasuruan memastikan skema pinjaman bertenor 10 tahun dengan masa tenggang (grace period) 36 bulan ini akan dikelola secara transparan dan tidak akan mengganggu alokasi anggaran pelayanan dasar masyarakat.

“Keputusan yang kita ambil hari ini tidak sekadar melahirkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang, tetapi juga sebuah akses kesehatan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.(syn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup