TULUNGAGUNG | gatradaily.com – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan memastikan implementasi pembinaan yang bermutu di lapas daerah, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Hukum HAM Imipas), Nur Azizah Rahmawanati, S.Psi., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung. Selasa (17/06).

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda strategis Kemenko Hukum HAM Imipas untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta memperkuat sinergi pembinaan pemasyarakatan di wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Nur Azizah meninjau secara langsung berbagai unit pembinaan dan pelayanan di Lapas Tulungagung, termasuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), Bimbingan Kerja (Bimker) yang mencakup unit produksi marmer, perikanan, konveksi, barbershop, hingga barista, serta Pos Bapas Kediri.

Tak hanya itu, ia juga menyempatkan diri untuk mengunjungi kamar hunian khusus warga binaan lansia dan kelompok rentan, serta berdialog dengan warga binaan guna menyerap langsung aspirasi mereka.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyaksikan pertunjukan seni budaya lokal Jaranan Senterewe “Satriya Bhinangun” yang dibawakan oleh warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan kultural yang inklusif.

“Kami sangat mengapresiasi inovasi dan dedikasi Lapas Tulungagung dalam membangun sistem pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya memenuhi hak dasar warga binaan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan nyata untuk reintegrasi sosial,” ujar Nur Azizah.

Ia juga menyaksikan langsung hasil panen kegiatan ketahanan pangan, sekaligus meninjau operasional Dapur Sehat Lapas sebagai bagian dari implementasi pemenuhan gizi dan hak hidup layak bagi warga binaan.

Kepala Lapas Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan oleh Kemenko Hukum HAM Imipas.

“Kunjungan ini menjadi dorongan moral sekaligus evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan. Kami berkomitmen untuk menghadirkan Lapas yang tidak hanya humanis, tapi juga produktif dan berorientasi pada reintegrasi,” tegasnya.

Ma’ruf menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan lapas di daerah merupakan kunci untuk mempercepat transformasi sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan responsif terhadap dinamika sosial.

“Dengan dukungan dan kepercayaan dari Kemenko Hukum HAM, kami yakin praktik-praktik baik yang telah dirintis di Lapas Tulungagung dapat menjadi model replikasi nasional dalam penguatan pembinaan narapidana yang bermartabat dan berdaya guna,” tutupnya. (gif/syn)