Kesehatan

Manajemen RSI Masyithoh Pasuruan Disorot, Eks Karyawan Bongkar Dugaan Pemotongan Gaji hingga Kekurangan Pesangon

Redaksi

11 November 2026 - 11:01

Tampak depan gedung RSI Masyithoh Bangil

PASURUAN | gatradaily.com – Pengelolaan ketenagakerjaan di Rumah Sakit Islam (RSI) Masyithoh, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menuai sorotan.

Seorang mantan karyawan mengungkap dugaan persoalan serius, mulai dari pemotongan gaji selama bertahun-tahun, pemindahan tugas tanpa surat keputusan (SK), hingga pembayaran pesangon yang dinilai tidak sesuai perhitungan.

Persoalan tersebut mencuat setelah MA, mantan karyawan RSI Masyithoh, mengaku mengalami sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan hak-haknya selama bekerja di rumah sakit tersebut.

MA mengungkapkan, persoalan itu belum menemukan penyelesaian yang memuaskan hingga dirinya menjalani pensiun dini pada 28 Oktober 2026.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan pemotongan gaji sebesar Rp 500.000 setiap bulan sejak 2020. Kebijakan tersebut disebut diberlakukan dengan alasan kondisi keuangan rumah sakit terdampak pandemi Covid-19.

Namun, menurut MA, pemotongan tersebut terus berlangsung hingga dirinya pensiun pada Oktober 2026.

Ironisnya, MA mengklaim sejumlah karyawan lain telah menerima pengembalian potongan gaji tanpa persyaratan. Sementara dirinya justru diminta melakukan presentasi apabila ingin memperoleh hak serupa.

“Gaji saya dipotong kurang lebih Rp 500.000 setiap bulan dan tidak dikembalikan oleh manajemen. Pemotongan itu sejak tahun 2020 karena Covid-19. Gaji karyawan lain sudah dikembalikan tanpa syarat, sedangkan saya justru diberi syarat. Kalau ingin gaji dikembalikan, saya disuruh presentasi. Kan lucu,” ujar MA kepada awak media.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan kesetaraan penerapan kebijakan pengupahan di lingkungan RSI Masyithoh.

Jika benar pemotongan dilakukan selama bertahun-tahun, manajemen rumah sakit perlu menjelaskan dasar kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pengembalian serta alasan adanya dugaan perbedaan perlakuan antarkaryawan.

Persoalan lain yang disampaikan MA adalah perubahan penempatan kerja yang dinilainya tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang profesinya.

MA mengaku sebelumnya bekerja sebagai tenaga kesehatan atau perawat. Namun, dalam perjalanan masa kerjanya, ia dipindahkan menjadi petugas laundry.

Menurut dia, perpindahan tersebut dilakukan tanpa disertai surat keputusan resmi maupun penjelasan administratif yang memadai.

“Tidak ada SK pemindahan bagian dari tenaga kesehatan atau perawat ke petugas laundry. Tiba-tiba dipindahkan begitu saja,” ungkapnya.

Keterangan MA tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur mutasi pegawai dan pertimbangan manajemen dalam menempatkan tenaga kesehatan pada bidang pekerjaan yang berbeda.

Meski penempatan karyawan merupakan bagian dari kewenangan manajemen, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, serta prosedur internal yang berlaku.

Tanpa penjelasan yang transparan, kebijakan pemindahan tugas berpotensi menimbulkan persepsi adanya perlakuan tidak adil terhadap pekerja.

Tidak berhenti pada persoalan gaji dan pemindahan tugas, MA juga mempertanyakan besaran pembayaran yang diterimanya saat pensiun dini.

Ia mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 60.900.000. Nominal tersebut, menurut perhitungannya, lebih rendah dibandingkan jumlah yang semestinya diterima.

MA menyebut perhitungan yang digunakan pihak rumah sakit sebesar Rp 2.100.000 dikalikan 29, sehingga menghasilkan Rp 60.900.000.

Sementara menurut perhitungannya, angka yang seharusnya menjadi dasar pembayaran adalah Rp 2.480.000 dikalikan 29 atau sebesar Rp 71.920.000.

“Seharusnya pesangon saya Rp 2.480.000 dikalikan 29 atau sekitar Rp 71.920.000. Tetapi kemarin saya hanya diberi Rp 2.100.000 dikalikan 29, yakni Rp 60.900.000. Kan kurang banyak,” kata MA.

Meski demikian, besaran hak pensiun maupun pesangon yang sebenarnya masih perlu diverifikasi berdasarkan status hubungan kerja, masa kerja, komponen upah, alasan berakhirnya hubungan kerja, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan perhitungan ini menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen, terutama menyangkut dasar penetapan nominal pembayaran kepada karyawan yang memasuki masa pensiun.

Menanggapi sejumlah tudingan tersebut, Manajer SDM dan Umum RSI Masyithoh berinisial NRW menyatakan bahwa pihak rumah sakit pada prinsipnya berupaya menjalankan pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Namun, pihak manajemen belum memberikan penjelasan secara terperinci mengenai dasar pemotongan gaji, perubahan penempatan kerja, maupun perhitungan pembayaran pensiun yang dipersoalkan MA.

“Terima kasih atas perhatian dan konfirmasi yang disampaikan kepada RSI Masyithoh. Terkait informasi mengenai dugaan pemotongan gaji, perubahan penempatan karyawan, serta pembayaran dana pensiun, pada prinsipnya rumah sakit senantiasa berupaya menjalankan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku,” ujar NRW.

NRW menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan data kepegawaian yang bersifat pribadi sehingga pihak rumah sakit harus memperhatikan aspek kerahasiaan informasi karyawan.

“Mengingat hal tersebut berkaitan dengan data dan hak kepegawaian seseorang, kami juga perlu menjaga kerahasiaan informasi pribadi karyawan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Menurut NRW, rumah sakit memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian melalui bagian terkait.

Ia juga menyatakan bahwa pihak manajemen belum dapat memberikan kesimpulan sebelum proses pemeriksaan internal selesai.

“Kami menghargai upaya Bapak dalam menjalankan fungsi pemberitaan yang berimbang. Untuk saat ini, kami belum dapat memberikan kesimpulan atau keterangan lebih jauh sebelum proses verifikasi internal selesai,” jelasnya.

Jawaban manajemen RSI Masyithoh tersebut belum menjawab secara spesifik sejumlah persoalan yang disampaikan MA.

Setidaknya terdapat tiga hal yang masih memerlukan kejelasan, yakni dasar dan jangka waktu pemotongan gaji, prosedur pemindahan tenaga perawat menjadi petugas laundry, serta dasar perhitungan pembayaran hak pensiun.

Persoalan ini bukan semata menyangkut hubungan antara seorang mantan karyawan dan pihak rumah sakit. Lebih jauh, dugaan tersebut menyentuh aspek akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia dan perlindungan hak pekerja di institusi pelayanan kesehatan.

Rumah sakit sebagai lembaga yang mengedepankan pelayanan dan kemanusiaan juga dituntut menerapkan prinsip keadilan, profesionalisme, serta kepastian hak bagi para pekerjanya.

Apabila dugaan pemotongan gaji dan kekurangan pembayaran hak pensiun terbukti, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme ketenagakerjaan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila seluruh kebijakan telah dijalankan sesuai aturan, manajemen RSI Masyithoh memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan disertai dasar administratif dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini ditulis, belum dapat hasil jawaban dari pihak rumah sakit yang dapat memastikan atau membantah secara terperinci seluruh dugaan yang disampaikan MA.

Kasus ini juga membuka ruang bagi instansi pengawas ketenagakerjaan untuk menelaah persoalan tersebut apabila terdapat pengaduan resmi dan bukti pendukung.

Kini, yang menjadi pertanyaan bukan hanya berapa besar hak karyawan yang diduga belum terpenuhi, melainkan sejauh mana manajemen RSI Masyithoh mampu memberikan kepastian, transparansi, dan perlakuan yang adil kepada pekerjanya.(tim)*

(Bersambung).