DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati: Wujud Tata Kelola Akuntabel

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah &lpar;Raperda&rpar; tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar di Gedung DPRD&comma; Senin &lpar;29&sol;6&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah &lpar;Perda&rpar;&period; Dengan persetujuan itu&comma; rangkaian pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang dimulai sejak 17 Juni 2026 resmi berakhir&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; Samsul Hidayat&comma; mengatakan proses pembahasan berjalan lancar berkat komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif&period; Ia mengapresiasi Bupati Pasuruan&comma; Wakil Bupati&comma; Sekretaris Daerah&comma; serta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah &lpar;OPD&rpar; yang terlibat dalam pembahasan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Semoga apa yang telah menjadi kesepakatan bersama ini dapat memberikan manfaat dan membawa kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan&comma;&&num;8221&semi; ujar Samsul&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sementara itu&comma; Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyebut persetujuan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional&comma; transparan&comma; dan akuntabel&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut Rusdi&comma; pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi&comma; tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 telah kami laksanakan mulai dari tahap perencanaan&comma; pelaksanaan&comma; penatausahaan&comma; pelaporan&comma; pengawasan hingga pertanggungjawaban dengan penuh tanggung jawab&comma;&&num;8221&semi; kata Rusdi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia menjelaskan&comma; seluruh tahapan pembahasan dilakukan bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku&period; Persetujuan terhadap raperda tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses pengelolaan keuangan daerah pada tahapan berikutnya sekaligus memastikan akuntabilitas pelaksanaan APBD&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Rusdi juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas persetujuan yang diberikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurutnya&comma; berbagai kritik&comma; saran&comma; dan masukan selama pembahasan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan&period;&lpar;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;