Disorot GMPK Terkait PKS Dengan PT. Partawood Tak Kunjung Selesai, Kadishub; Masih Finalisasi Bukan Mandek

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PROBOLINGGO<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Pembahasan Perjanjian Kerja Sama &lpar;PKS&rpar; antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan PT Partawood Balsa Indonesia yang sudah berjalan sejak akhir Januari 2026 hingga kini belum tuntas&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Lambannya proses itu memicu sorotan tajam dari masyarakat&comma; khususnya terkait lalu lintas kendaraan berat di ruas &&num;8220&semi;Wonoasih–Bantaran&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi &sol; GMPK&comma; Sholehuddin&comma; menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Jangan sampai pembahasan yang sudah berbulan-bulan ini tidak kunjung selesai&period; Pemerintah harus memberikan kepastian&period; Kalau memang ada penggunaan jalan yang perlu diatur&comma; ya segera dituangkan dalam PKS&comma;&&num;8221&semi; ujar Sholehuddin&comma; Jumat &lpar;15&sol;8&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurutnya&comma; PKS justru bisa menjadi solusi agar kepentingan investasi&comma; tenaga kerja&comma; masyarakat&comma; dan perlindungan infrastruktur bisa berjalan beriringan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Perusahaan tetap harus berjalan&comma; tenaga kerja juga harus terlindungi&period; Tetapi jalan milik pemerintah juga harus dijaga&period; Karena itu&comma; tanggung jawabnya harus jelas melalui PKS&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sholehuddin juga meminta Pemkab terbuka soal kendala&period; &&num;8220&semi;Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya&comma; kenapa sudah dibahas sejak akhir Januari tetapi sampai sekarang belum selesai&period;&&num;8221&semi;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menanggapi sorotan itu&comma; kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo&comma;Edy Suryanto akhirnya memberikan klarifikasi tertulis&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Melalui jawaban klarifikasi tertulis pada gatradaily&period;com&comma; Edy menjelaskan bahwa pembahasan PKS dengan PT Partawood memang masih dalam proses finalisasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Perlu kami tegaskan bahwa proses ini bukan berarti mandek&comma; melainkan sedang dalam tahap penyempurnaan aspek hukum&comma; teknis&comma; dan finansial untuk memastikan kepentingan publik terlindungi&comma;&&num;8221&semi; tulis Dishub&comma; Senin &lpar;17&sol;8&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kendala yang dihadapi antara lain penyesuaian klausul skema teknis dan besaran uang jaminan pemeliharaan jalan&comma; serta evaluasi dampak lalu lintas dan lingkungan yang butuh kajian mendalam&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kepala dinas peehubungan menegaskan ruas Wonoasih–Bantaran adalah &&num;8220&semi;jalan kelas III&&num;8221&semi; dengan batas maksimal tonase &&num;8220&semi;8 ton&&num;8221&semi; sesuai Permen PUPR&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Untuk pengawasan&comma; Dishub mengaku rutin melakukan pemantauan arus kendaraan berat dan telah berkoordinasi dengan kepolisian&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Soal kerusakan jalan&comma; Dishub berpegang pada prinsip &OpenCurlyDoubleQuote;yang menggunakan&comma; yang bertanggung jawab”&period; Pihak perusahaan akan dimintai tanggung jawab perbaikan&comma; dan hal itu akan diatur dalam PKS&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Berdasarkan koordinasi terakhir&comma; perusahaan sudah menyatakan kesanggupannya bertanggung jawab terhadap kerusakan yang timbul&comma;&&num;8221&semi; lanjut kadishub&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">GMPK mendesak Kepala Dinas Perhubungan bersama perangkat daerah terkait segera menyelesaikan pembahasan dengan melibatkan perusahaan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;PKS bukan sekadar dokumen administratif&comma; melainkan instrumen untuk memastikan adanya kepastian aturan dan mekanisme penanganan jika terjadi kerusakan akibat kendaraan berat&period; Kalau semua sepakat&comma; segera selesaikan&period; Masyarakat butuh kepastian&comma;&&num;8221&semi; pungkas Sholehuddin&period;&lpar;ze&sol;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;