Aliansi Poros Tengah Walk Out dari Audiensi BPN Pasuruan, Tuntut Audit PTSL Bidang 01443 Warungdowo

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Audiensi terkait polemik pengukuran ulang tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap &lpar;PTSL&rpar; bidang Nomor 01443 di Desa Warungdowo&comma; Kecamatan Pohjentrek&comma; Kabupaten Pasuruan&comma; berakhir ricuh&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Perwakilan Aliansi Poros Tengah memilih meninggalkan ruang pertemuan &lpar;walk out&rpar; karena menilai Kantor ATR&sol;BPN Kabupaten Pasuruan tidak siap memfasilitasi penyelesaian sengketa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Audiensi yang digelar di Kantor ATR&sol;BPN Kabupaten Pasuruan&comma; Rabu &lpar;30&sol;6&sol;2026&rpar;&comma; berlangsung memanas setelah pihak aliansi mempertanyakan tidak hadirnya Pemerintah Desa Warungdowo maupun Kecamatan Pohjentrek dalam forum tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Koordinator Aliansi Poros Tengah&comma; Saiful Arif&comma; menilai BPN tidak mempersiapkan audiensi secara maksimal&period; Menurutnya&comma; pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan sengketa justru tidak diundang sehingga pembahasan dinilai tidak akan menghasilkan solusi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;BPN ini seharusnya mengundang semua pihak yang terkait dengan polemik batas tanah ini&period; Di ruang pertemuan masih bertanya isi surat audiensi&period; Kami menilai mereka tidak siap&comma;&&num;8221&semi; kata Saiful&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Polemik bermula dari rencana pengukuran ulang tanah PTSL bidang Nomor 01443 yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa &lpar;24&sol;6&rpar;&period; Namun kegiatan tersebut batal dilaksanakan setelah mendapat penolakan dari warga sekitar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Warga menduga bidang tanah yang berada di depan musala tersebut mengambil sebagian lahan milik warga lain&period; Dugaan itu disebut berkaitan dengan proses pengukuran PTSL tahun 2018 yang diduga tidak melibatkan saksi batas dari seluruh pemilik tanah yang berbatasan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Aliansi Poros Tengah menilai persoalan batas tanah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran ulang maupun penerbitan sertifikat&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Jangan dipaksakan melakukan patok ulang sebelum sengketa batas selesai&period; Kalau diterbitkan sertifikat dalam kondisi seperti ini&comma; justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru&comma;&&num;8221&semi; ujar Saiful&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam audiensi&comma; pihak BPN diwakili Kepala Seksi Pengukuran&comma; Sundri Ariadi&period; Ia mengatakan pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan persoalan yang disampaikan masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Pertemuan ini untuk mendengar dulu permasalahannya&comma;&&num;8221&semi; ujar Sundri&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Saat ditanya alasan tidak hadirnya pemerintah desa dan kecamatan&comma; Sundri menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Untuk mengundang pihak desa saya tidak tahu&comma; karena itu bukan bidang saya&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Jawaban tersebut memicu kekecewaan peserta audiensi&period; Massa kemudian memutuskan keluar dari ruang pertemuan sebagai bentuk protes&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Anggota Aliansi Poros Tengah&comma; Yudi Buleng&comma; menilai sikap BPN tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang telah memicu ketegangan di masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kalau tetap seperti ini&comma; kami akan menggelar aksi demonstrasi di kantor BPN&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Aliansi Poros Tengah mendesak Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan membuka serta mengaudit seluruh dokumen PTSL tahun 2018 terkait bidang Nomor 01443 secara transparan&period; Mereka juga meminta penerbitan sertifikat atas bidang tersebut ditunda hingga sengketa batas tanah diselesaikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Selain itu&comma; mereka meminta rapat dengar pendapat dijadwalkan ulang dengan menghadirkan seluruh pihak terkait&comma; mulai dari ATR&sol;BPN&comma; Pemerintah Desa Warungdowo&comma; Kecamatan Pohjentrek&comma; panitia PTSL&comma; hingga seluruh pemilik tanah yang berbatasan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Persoalan ini menyangkut kepastian hukum warga&period; Kami akan terus mengawal sampai ada penyelesaian yang adil&comma;&&num;8221&semi; tutup Saiful&period;&lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;