Aliansi Poros Tengah Tagih Janji DPRD Pasuruan Soal Sengketa Tanah Warga Cukurguling

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Aliansi Poros Tengah kembali mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; Kamis &lpar;20&sol;8&sol;2026&rpar;&period; Mereka menagih janji DPRD untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah warga Desa Cukurguling&comma; Kecamatan Lumbang&comma; yang disebut telah berlangsung puluhan tahun&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam audiensi tersebut&comma; Aliansi Poros Tengah menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami warga dan ahli waris pemilik tanah&period; Salah satunya terkait lahan warga yang disebut digunakan sebagai akses jalan bagi aktivitas perusahaan tambang&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Koordinator Aliansi Poros Tengah&comma; Saiful Arif&comma; yang juga menjadi kuasa warga pemilik tanah&comma; mengatakan penggunaan lahan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan maupun kompensasi kepada pemilik&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Perjuangan warga dan ahli waris pemilik tanah sudah puluhan tahun memperjuangkan haknya&period; Tanah mereka bahkan digunakan untuk jalan tambang&comma; tapi tidak ada pemberitahuan apalagi ganti rugi&comma;&&num;8221&semi; kata Saiful&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurutnya&comma; warga telah berupaya meminta penyelesaian melalui pemerintah setempat&period; Namun&comma; hingga kini belum ada kejelasan mengenai langkah konkret yang dilakukan pemerintah Kecamatan Lumbang untuk menyelesaikan persoalan tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kami datang ke DPRD karena berharap wakil rakyat bisa membela rakyat untuk mendapatkan haknya&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Saiful menambahkan&comma; pihaknya juga pernah menyurati pemerintah Kecamatan Lumbang&period; Namun&comma; menurut dia&comma; persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang jelas&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kita juga pernah berkirim surat ke pemerintah Kecamatan Lumbang&comma; tapi selalu saja ada alasan yang disampaikan pihak camat&period; Sampai saat ini belum jelas tindakan camat seperti apa dalam menyikapi hak warganya yang lama terabaikan&comma;&&num;8221&semi; imbuhnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; Yusuf Daniyal&comma; mengatakan persoalan yang disampaikan Aliansi Poros Tengah harus ditindaklanjuti secara serius&period; Namun&comma; DPRD tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum seluruh dokumen dan keterangan dari pihak terkait diperiksa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut Daniyal&comma; langkah awal yang akan dilakukan Komisi III adalah melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sengketa tanah tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Komisi III tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi dari salah satu pihak&period; Setiap pihak yang berkaitan dengan persoalan ini perlu diberikan ruang untuk memberikan penjelasan&comma; sehingga persoalan dapat dilihat secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku&comma;&&num;8221&semi; kata Daniyal&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia menjelaskan&comma; persoalan pertanahan memiliki aspek hukum dan administrasi yang cukup kompleks&period; Karena itu&comma; verifikasi dokumen menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah penyelesaian&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sejumlah dokumen yang akan diperiksa antara lain Letter C dan riwayat kepemilikan tanah&comma; bukti transaksi jual beli&comma; batas-batas tanah menurut warga dan perusahaan&comma; status ahli waris&comma; hingga dasar hukum pembangunan dan penggunaan akses jalan oleh perusahaan tambang&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Verifikasi tersebut nantinya akan melibatkan sejumlah instansi terkait&comma; seperti Badan Pertanahan Nasional &lpar;BPN&rpar;&comma; Pemerintah Desa Cukurguling&comma; Kecamatan Lumbang&comma; serta pihak perusahaan yang menggunakan akses jalan tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kami berharap semua pihak kooperatif&period; Tujuannya satu&comma; mencari keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Cukurguling&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sementara itu&comma; Koordinator Aliansi Poros Tengah lainnya&comma; Yudi Buleng&comma; meminta DPRD Kabupaten Pasuruan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat &lpar;RDP&rpar; lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut Yudi&comma; keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut dapat segera menemukan titik terang&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kita akan kawal permasalahan ini hingga tuntas dan warga memperoleh kejelasan hak atas tanahnya&comma;&&num;8221&semi; tegas Yudi&period;&lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;