Aliansi LSM Jatim Somasi Bea Cukai, Soroti Dugaan “Pabrik Zombie” di Pamekasan yang Tak Berproduksi Selama Tiga Tahun

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>SURABAYA<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat &lpar;LSM&rpar; Jawa Timur kembali melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai &lpar;DJBC&rpar; Jawa Timur I&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Langkah tersebut dilakukan setelah surat audiensi pertama yang dikirim pada 18 Mei 2026 belum mendapatkan tindak lanjut&period;<&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-13918" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;gatradaily&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;06&sol;IMG-20260604-WA0002&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"669" height&equals;"351" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Koordinator Aliansi LSM Jawa Timur&comma; Sudarsono&comma; mengatakan pihaknya ingin membangun kemitraan dengan Bea Cukai dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor industri hasil tembakau &lpar;IHT&rpar; serta menekan peredaran rokok ilegal&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kami datang bukan untuk menyerang&comma; tetapi untuk bermitra&period; Data yang kami miliki merupakan hasil pengamatan masyarakat di lapangan dan dapat menjadi bahan pengawasan bersama&comma;&&num;8221&semi; ujar Sudarsono&comma; Kamis &lpar;4&sol;6&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam surat audiensi kedua yang dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I&comma; Aliansi LSM Jatim menyampaikan sejumlah temuan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan keberadaan &&num;8220&semi;pabrik zombie&&num;8221&semi; di Kabupaten Pamekasan&comma; Madura&period; Perusahaan yang disebut sebagai PT NK itu diduga tidak melakukan aktivitas produksi selama kurang lebih tiga tahun&comma; namun masih memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai &lpar;NPPBKC&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Aliansi LSM Jatim menduga NPPBKC milik perusahaan tersebut disewakan kepada pihak lain&period; Jika terbukti&comma; kondisi tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14&sol;BC&sol;2023 terkait pencabutan izin bagi industri hasil tembakau yang tidak aktif lebih dari satu tahun&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Selain itu&comma; mereka juga menyoroti masih banyaknya pabrik rokok di Madura maupun wilayah lain di Jawa Timur yang tidak memasang papan nama perusahaan dan identitas NPPBKC di lokasi usaha&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut Sudarsono&comma; kondisi tersebut menyulitkan proses pengawasan dan berpotensi melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66&sol;PMK&period;04&sol;2018&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Dengan identitas yang tidak dipasang secara jelas&comma; pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam audiensi tersebut&comma; Aliansi LSM Jatim menyampaikan empat tuntutan kepada Kanwil DJBC Jawa Timur I&period; Pertama&comma; melakukan inspeksi mendadak dan audit terhadap PT NK serta mencabut NPPBKC apabila terbukti tidak aktif selama tiga tahun&period; Kedua&comma; melakukan penertiban massal pemasangan papan identitas NPPBKC di seluruh industri hasil tembakau di Madura dan Jawa Timur&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketiga&comma; mengaudit kesesuaian kapasitas mesin produksi dengan realisasi pita cukai yang ditebus dan mencocokkannya dengan dokumen administrasi perusahaan hasil tembakau &lpar;APHT&rpar;&period; Keempat&comma; membuka kanal pengaduan cepat bagi masyarakat dan LSM untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menanggapi hal tersebut&comma; Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan &lpar;P2&rpar; Kanwil DJBC Jawa Timur I&comma; Antok&comma; mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap PT NK sejak 2025&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut dia&comma; hasil audit awal menunjukkan adanya kondisi yang tidak wajar sehingga perusahaan tersebut masuk dalam pengawasan lebih lanjut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Hasil audit kami menunjukkan perusahaan tersebut masuk kategori tidak wajar sejak tahun 2025&period; Tahun ini kami menindaklanjutinya melalui tahapan visiting untuk menentukan langkah berikutnya&comma;&&num;8221&semi; ujar Antok dalam forum audiensi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia menambahkan&comma; hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Bea Cukai untuk menentukan tindakan administratif yang dapat berupa pembatasan kegiatan&comma; pembekuan&comma; hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kanwil DJBC Jawa Timur I memastikan proses pemeriksaan masih berjalan dan setiap keputusan akan diambil berdasarkan hasil verifikasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku&period;&lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;