Bupati Sidoarjo Dorong Penguatan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok dan Migas untuk Lindungi Konsumen
SIDOARJO | gatradaily.com – Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok penting (bapokting) dan minyak serta gas bumi (migas) guna mencegah praktik kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026 di Aula Satlantas Polresta Sidoarjo, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo serta Perum Bulog.
Mengusung tema optimalisasi pengawasan distribusi bahan pokok penting dan migas, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu lokasi pembelajaran lapangan bagi calon pemimpin tingkat pertama di lingkungan kepolisian.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo siap mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan peserta didik.
“Selamat melaksanakan Praktik Kerja Profesi kepada seluruh Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh perangkat daerah terkait terbuka sepenuhnya untuk bersinergi dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian dan pembelajaran rekan-rekan sekalian,” ujar Subandi.
Subandi menjelaskan, posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur menjadikan wilayah tersebut memiliki aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.
Kondisi itu menuntut adanya sistem distribusi kebutuhan pokok dan energi yang berjalan lancar, transparan, serta berada dalam pengawasan pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa gangguan distribusi, praktik penimbunan, permainan harga, hingga kecurangan takaran dapat berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pasar, tetapi juga harus menjangkau distributor hingga penyedia bahan bakar dan energi.
“Selama ini, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, TNI, dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Satgas Pangan telah berjalan dengan sangat baik,” katanya.
“Pengawasan terpadu di pasar-pasar tradisional, distributor, hingga stasiun pengisian bahan bakar terus kami lakukan demi memastikan stok aman, harga terjangkau, dan hak-hak konsumen terlindungi,” lanjutnya.
Meski demikian, Subandi mengakui bahwa tantangan pengawasan distribusi bahan pokok dan migas terus berkembang seiring dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran peserta didik Sespimma Polri dapat memberikan sudut pandang baru dalam mengidentifikasi potensi persoalan di lapangan.
Hasil kajian tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan akademis, tetapi dapat menjadi dasar penyusunan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran di sektor perdagangan dan energi.
“Perlindungan konsumen yang optimal adalah kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, baik pemerintah daerah maupun Polri,” tegasnya.
“Ketika masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan terlindungi dari praktik kecurangan, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan terjaga dengan sendirinya,” imbuh Subandi.
Sementara itu, Kepala Sespimma Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Pol Victor Togi Tambunan menegaskan bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik harus dijawab dengan peningkatan profesionalisme aparat kepolisian.
Menurut Victor, Polri tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial, analisis persoalan, dan penyelesaian masalah secara efektif.
“Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, Polri dituntut bekerja secara profesional serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat,” ujar Victor.
Ia menjelaskan, program PKP merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan Sespimma Polri yang dirancang untuk membentuk calon pemimpin kepolisian tingkat pertama.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta didik mendapatkan kesempatan mempelajari secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi kepolisian di tingkat kewilayahan.
Selain mengasah kemampuan kepemimpinan, peserta juga dituntut mampu membangun kerja sama lintas sektor serta merumuskan solusi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Sebagai manajer tingkat pertama dan pimpinan tingkat pertama, diharapkan serdik memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugas, memiliki kemampuan berpikir secara analisis, mampu memecahkan masalah yang ada dalam organisasi, serta mampu menjadi konsultan yang dapat memberikan solusi,” katanya.
Victor menyebutkan, kegiatan PKP berlangsung selama lima hari dan dilaksanakan di lima wilayah kepolisian, yakni Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Polres Jombang.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali informasi, mengolah data, serta menyusun rekomendasi yang dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana Polresta Sidoarjo memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana data-data yang dimiliki dan kalian proses melalui teori dan pengetahuan yang sudah diberikan, sehingga ada rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya positif,” ujarnya.
Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra turut menekankan pentingnya menghasilkan rekomendasi konkret dari pelaksanaan PKP dan FGD tersebut.
Ia berharap peserta didik mampu melakukan kajian secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi bahan pokok penting dan migas, termasuk mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat merugikan konsumen.
Menurut Bobby, hasil analisis para peserta didik diharapkan dapat menjadi masukan bagi Polresta Sidoarjo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Silakan manfaatkan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk belajar, berdiskusi, memperluas wawasan, menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber dan pahami permasalahan secara objektif, serta rumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif,” kata Bobby.
Ia menegaskan, hasil diskusi dan penelitian seharusnya tidak hanya menjadi dokumen akademis, melainkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, baik di bidang operasional maupun pembinaan.
Melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya, Bobby berharap sistem pengawasan distribusi kebutuhan pokok serta energi di Kabupaten Sidoarjo semakin kuat.
Dengan demikian, upaya pencegahan praktik kecurangan, perlindungan hak konsumen, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan OPD terkait, serta sejumlah narasumber.
Penguatan pengawasan distribusi bahan pokok dan migas menjadi salah satu fokus kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dan kepolisian.(syn)*
Tinggalkan Balasan
