TULUNGAGUNG | gatradaily.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung aktif dalam proses evaluasi untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025.

Kegiatan wawancara atau desk evaluasi ini dilaksanakan secara virtual pada Senin, 25 Agustus, pukul 13.00 WIB, di ruang rapat Lapas Tulungagung.

Dalam kesempatan ini, Kepala Lapas Tulungagung, yang juga penanggung jawab Zona Integritas (ZI), beserta anggota tim ZI dari Pokja 1 hingga Pokja 6 hadir untuk memberikan pemaparan.

Tim pewawancara yang berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dipimpin oleh Raden Bagus Wasito Utomo.

Selama wawancara, Lapas Tulungagung memperkenalkan tim pembangunan ZI dan mempresentasikan pencapaian pada enam area perubahan, serta inovasi yang telah diimplementasikan.

Sesi tanya jawab dengan tim penilai berfokus pada inovasi berdampak yang terkait dengan pelayanan publik dan tantangan dalam pembangunan ZI.

Raden Bagus Wasito Utomo memberikan apresiasi kepada Lapas Tulungagung, menilai bahwa upaya yang dilakukan menunjukkan kemajuan yang berarti dalam membangun Zona Integritas. “Kami mengamati semangat dan konsistensi tim dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi yang diterapkan sudah relevan dan berdampak, tinggal dipastikan kesinambungannya agar manfaatnya lebih luas,” tutur Raden Bagus.

Kepala Lapas Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, mengungkapkan tekad untuk meraih predikat WBK. “Kami berkomitmen untuk mewujudkan Lapas Tulungagung menjadi lembaga yang berpredikat WBK pada 2025. Ini bukan hanya untuk penghargaan, tetapi sebagai bentuk pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas kepada masyarakat,” tegas Ma’ruf.

Ma’ruf juga mengucapkan terima kasih kepada tim penilai atas masukan yang berharga. “Kami menghargai saran dan dukungan dari Tim Penilai, yang akan memotivasi kami untuk terus memperbaiki diri dan lebih siap dalam meraih predikat WBK,” tandasnya.

Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, Lapas Kelas IIB Tulungagung berupaya untuk menjadi contoh nyata dalam pelayanan publik yang bebas dari korupsi.(gif/syn)