Warga Warungdowo Tolak Pengukuran Ulang Tanah PTSL, Sengketa Batas Belum Tuntas

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Rencana pengukuran ulang tanah hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap &lpar;PTSL&rpar; di Desa Warungdowo&comma; Kecamatan Pohjentrek&comma; Kabupaten Pasuruan&comma; mendapat penolakan dari warga setempat&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Pengukuran yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu &lpar;24&sol;6&sol;2026&rpar; itu dinilai belum layak dilakukan karena persoalan batas tanah masih menjadi sengketa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Penolakan datang dari sejumlah warga RT 02 RW 03 yang lahannya berbatasan langsung dengan objek tanah bernomor 01443&period; Warga menduga terdapat sebagian lahan milik mereka yang masuk ke bidang tanah tersebut saat proses pengukuran PTSL tahun 2023-2024&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Salah seorang warga&comma; Timbul&comma; mengatakan pengukuran ulang seharusnya ditunda hingga seluruh persoalan batas tanah diselesaikan terlebih dahulu&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kalau pengukuran ulang hanya menyesuaikan hasil ukuran PTSL sebelumnya&comma; ya percuma&period; Karena saat pengukuran dulu tidak melibatkan saksi batas dari pemilik tanah yang berbatasan langsung&comma;&&num;8221&semi; kata Timbul kepada wartawan&comma; Rabu &lpar;24&sol;6&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurutnya&comma; dugaan kesalahan prosedur dalam proses pengukuran awal menjadi sumber munculnya konflik&period; Warga khawatir pengukuran ulang justru memperkuat data yang dianggap bermasalah&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Tanah bernomor 01443 yang berada di depan musala setempat kini menjadi sorotan&period; Berdasarkan data buku petok D Desa Warungdowo&comma; warga menduga terdapat ketidaksesuaian batas yang menyebabkan sebagian lahan warga ikut tercatat dalam objek tanah tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Warga menilai pengukuran ulang tidak boleh dilakukan sebelum ada kejelasan mengenai batas-batas tanah yang disengketakan&period; Mereka meminta seluruh pihak terkait duduk bersama untuk mencari solusi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam tuntutannya&comma; warga meminta ATR&sol;BPN Kabupaten Pasuruan melakukan audit ulang terhadap dokumen PTSL bidang tanah 01443&comma; termasuk memeriksa kelengkapan berita acara pemasangan patok dan tanda tangan saksi batas&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Selain itu&comma; warga juga meminta dilakukan mediasi terbuka dengan melibatkan pemilik lahan yang berbatasan&comma; perangkat desa&comma; pihak BPN&comma; serta tokoh masyarakat&period; Mereka juga mendesak agar penerbitan sertifikat untuk bidang tanah tersebut ditunda sampai sengketa selesai&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Hingga siang hari&comma; petugas ATR&sol;BPN Kabupaten Pasuruan&comma; Camat Pohjentrek&comma; maupun Pemerintah Desa Warungdowo belum terlihat hadir di lokasi&period; Sementara itu&comma; sejumlah warga tetap berjaga di sekitar area sengketa untuk memastikan tidak ada pengukuran yang dilakukan secara sepihak&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kasus ini menambah daftar persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program PTSL&period; Warga berharap penyelesaian dilakukan secara transparan agar tujuan program memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tidak justru memunculkan konflik baru di masyarakat&period;&lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;