Warga Pasuruan Blokade Jalan Pandaan-Bangil, Protes Dugaan Pencemaran Sungai dan Pertanyakan Kinerja DLH
PASURUAN | gatradaily.com – Ratusan warga dari Kecamatan Beji dan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokade ruas jalan Pandaan-Bangil, tepatnya di Jembatan Tanggul, Desa Baujeng, Minggu (15/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pencemaran sungai yang menyebabkan air berubah warna dan mengeluarkan bau menyengat selama beberapa pekan terakhir.
Warga menilai penanganan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan belum memberikan hasil nyata. Mereka mendesak pemerintah daerah segera mengusut sumber pencemaran dan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan lingkungan.
Massa yang berasal dari Dusun Sudan, Desa Kemirisewu, serta Desa Baujeng itu menutup akses jalan menggunakan palang bambu. Sejumlah warga juga membakar ban di badan jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi lingkungan yang tak kunjung membaik.
Berdasarkan keterangan warga, kondisi air sungai mengalami perubahan warna dalam beberapa pekan terakhir. Air yang sebelumnya terlihat hitam pekat kemudian berubah menjadi keruh keputihan.
Selain perubahan warna, bau menyengat dari aliran sungai disebut semakin mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai.
Bahkan, sejumlah warga mengaku air sumur mereka mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak dugaan pencemaran terhadap lingkungan permukiman.
Fauzan, warga Dusun Prapen, mengaku kecewa karena persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian meskipun keluhan masyarakat telah berlangsung cukup lama.
“Masak warga disuguhi bau seperti ini setiap hari. Mana janji DLH Kabupaten Pasuruan yang katanya mau menindak sejumlah perusahaan nakal,” kata Fauzan saat aksi berlangsung, Minggu.
Menurut Fauzan, masyarakat selama ini harus menanggung dampak kondisi sungai yang diduga tercemar. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan langkah penanganan yang konkret.
“Kan enak pabrik, Om. Buang limbah sembarangan. Tapi dampaknya malah warga dibuat geram begini. Jadi, para pihak terkait ayolah, kerja samanya. Jangan warga yang disalahkan ketika demo seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator aksi Wanto, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penanganan dugaan pencemaran sungai.
Menurutnya, warga telah berulang kali menyampaikan keluhan mengenai perubahan warna air dan bau menyengat yang muncul dari aliran sungai.
Namun, hingga aksi berlangsung, masyarakat mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasil penanganan persoalan tersebut.
Wanto juga mempertanyakan tindak lanjut pemanggilan sejumlah perusahaan oleh DLH Kabupaten Pasuruan.
Ia menyayangkan masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan maupun diberikan penjelasan mengenai hasil pertemuan tersebut.
“Kemarin, sempat dipanggil sejumlah pihak perusahaan ke kantor DLH. Tapi, pemanggilan tersebut warga tidak diikutsertakan. Lalu hasilnya apa coba? Enggak ada yang tahu hasilnya apa,” kata Wanto.
Menurut dia, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui langkah pengawasan dan penegakan aturan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Wanto menilai pemanggilan perusahaan seharusnya diikuti pemeriksaan menyeluruh dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Harusnya kan ditindak, jangan dibiarkan. Kan warga yang terdampak, bukan mereka. Kalau sudah demo begini, terus mau menjelaskan apa coba,” ujarnya.
Wanto menjelaskan, keputusan memblokade jalan merupakan inisiatif masyarakat yang merasa keluhannya belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
Menurutnya, warga tidak ingin terus-menerus menghadapi kondisi lingkungan yang mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan.
Ia menegaskan, aksi tersebut menjadi peringatan agar pemerintah daerah dan pihak terkait lebih serius menangani dugaan pencemaran sungai.
“Biarkan para pihak tahu kalau warga juga bisa marah,” tegas Wanto.
Dalam aksi tersebut, massa memasang palang bambu untuk menutup ruas jalan Pandaan-Bangil. Pembakaran ban juga dilakukan sebagai simbol protes atas lambannya penanganan persoalan yang mereka keluhkan.
Warga mendesak DLH Kabupaten Pasuruan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas air sungai, menelusuri sumber dugaan pencemaran, serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
Mereka juga meminta pemerintah daerah memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran pengelolaan limbah.
Aksi warga tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap efektivitas pengawasan lingkungan, khususnya terhadap aktivitas industri di sekitar aliran sungai wilayah Pandaan dan Beji.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemanggilan terhadap perusahaan, tetapi juga memastikan adanya langkah nyata untuk menghentikan sumber pencemaran apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari DLH Kabupaten Pasuruan mengenai tuntutan demonstran, hasil pemanggilan perusahaan, maupun tindak lanjut pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran sungai tersebut.(afd)
Tinggalkan Balasan
