PKL Pasar Bangil Dapat Lampu Hijau Berjualan Sementara, DPRD Dorong Solusi Humanis

PASURUAN | gatradaily.com – Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Bangil akhirnya mendapat kepastian untuk kembali berjualan secara terbatas.

Hasil audiensi antara perwakilan PKL, DPRD Kabupaten Pasuruan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) menyepakati bahwa PKL diizinkan berjualan sementara mulai pukul 14.00 hingga 23.00 WIB, sambil menunggu kesiapan lokasi relokasi yang dinilai layak.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/12/2025).

Audiensi dihadiri anggota DPRD dari Komisi I dan Komisi II, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan Mita, Kasatpol PP Ridho Nugroho, Kepala Dinas Perhubungan Digdo, serta perwakilan PKL yang didampingi LBH Sarana Keadilan Rakyat.

Dalam forum itu, perwakilan LBH Sarana Keadilan Rakyat, Wahyu Nugroho, menegaskan bahwa penataan kota merupakan hal penting, namun tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan dan hak sosial masyarakat kecil.

“Penegakan perda harus dilakukan secara adil dan tidak mengorbankan mata pencaharian PKL. Kami sepakat dengan penataan, tapi harus ada solusi,” ujar Wahyu.

Ia menyampaikan bahwa permintaan PKL relatif sederhana, yakni diizinkan berjualan pada sore hingga malam hari.

Selain itu, penegakan aturan diminta tidak dilakukan secara tebang pilih, mengingat masih banyak kawasan lain yang juga menggunakan fasilitas umum untuk berdagang.

Perwakilan PKL, Muslimin, mengungkapkan bahwa sekitar satu bulan terakhir para pedagang tidak dapat berjualan akibat penertiban. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

“Sudah satu bulan PKL tidak berjualan. Ini menyangkut kebutuhan hidup keluarga,” katanya.

Hal senada disampaikan Kholiq, salah satu PKL, yang meminta semua pihak memahami kondisi pedagang kecil dengan empati. Ia menilai situasi tersebut akan terasa berat jika dialami oleh siapa pun.

Sementara itu, Abdul Suki, perwakilan PKL lainnya, menyatakan bahwa relokasi tidak ditolak selama lokasi pengganti benar-benar layak. Ia juga meminta agar PKL tetap diizinkan berjualan selama lokasi relokasi belum siap.

PKL turut mengeluhkan rencana relokasi di wilayah selatan Pasar Bangil yang dinilai masih kotor dan rawan banjir.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan Mita menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, di antaranya area eks terminal dan Pasar Mangga di sisi selatan Pasar Bangil.

“Kami menyiapkan solusi di eks terminal dan Pasar Mangga. Kami juga siap mendukung promosi lokasi baru agar aktivitas ekonomi PKL tetap berjalan,” ujarnya.

Mita menegaskan bahwa penataan PKL memerlukan kolaborasi lintas instansi serta masukan dari semua pihak.

Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Arifin mengingatkan bahwa keberadaan PKL di bagian depan pasar juga menimbulkan keluhan dari pedagang yang berjualan di dalam pasar.

Ia menyebut penataan kawasan Bangil akan dilakukan secara bertahap karena Bangil merupakan wajah Kabupaten Pasuruan.

Anggota DPRD Fraksi Golkar, Nik Sugiharti, menyoroti dampak ekonomi yang dialami sekitar 125 PKL akibat tidak berjualan selama sebulan terakhir. Ia menilai sosialisasi seharusnya dilakukan lebih awal agar tidak menimbulkan polemik.

“Solusi yang sudah direncanakan harus segera disiapkan. Sambil menunggu, PKL perlu diberi ruang untuk tetap berjualan sementara,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Agus Wardana menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyediakan fasilitas yang layak bagi PKL. Ia juga menyampaikan bahwa Pasar Bangil ke depan direncanakan akan direvitalisasi.

“Setelah revitalisasi, PKL pasti akan diakomodir. Untuk sementara, OPD terkait diminta mencarikan titik alternatif agar PKL tetap bisa berjualan,” katanya.

Audiensi ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa PKL diizinkan berjualan secara terbatas hingga lokasi relokasi yang layak siap digunakan.

Pendekatan kemanusiaan menjadi penekanan utama dalam proses penataan tersebut.

“Kami tidak membenarkan pelanggaran, tapi mengabaikan kemanusiaan juga bukan pilihan,” ujar Muslimin menutup audiensi.(ze/syn)