TULUNGAGUNG | gatradaily.com – Dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan serta meningkatkan efektivitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Hukum HAM Imipas) menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan sosialisasi di Lapas Kelas IIB Tulungagung, Selasa (17/6/2025).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Nur Azizah Rahmawanati, S.Psi., M.Si., yang memberikan arahan kepada seluruh jajaran petugas lapas.
Dalam sesi pemaparan, Nur Azizah menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi landasan utama dalam membangun sistem pemasyarakatan dan keimigrasian yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan terletak pada kekuatan kolaborasi antarlembaga. Dibutuhkan keterpaduan kerja antarunit dan instansi agar tercipta pelayanan yang responsif dan humanis,” ujar Nur Azizah.
Ia juga menyoroti Lapas Tulungagung sebagai salah satu contoh best practice dalam penerapan kebijakan nasional, khususnya terkait implementasi program prioritas Asta Cita Presiden serta perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semangat kolaboratif dan profesionalisme tinggi yang ditunjukkan oleh jajaran Lapas Tulungagung dinilainya sejalan dengan arah transformasi kelembagaan yang sedang digencarkan pemerintah.
“Lapas Tulungagung memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional dalam pelayanan pemasyarakatan yang unggul. Kami mendorong pola kerja seperti ini direplikasi di seluruh satuan kerja pemasyarakatan lainnya,” tegasnya.
Kepala Lapas Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo Hadianto, menyambut antusias kegiatan ini sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah pusat terhadap peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan di daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran dan dukungan dari Kemenko Hukum HAM Imipas. Kegiatan ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas layanan, serta melahirkan inovasi demi pemenuhan hak-hak warga binaan secara maksimal,” ujar Ma’ruf.
Sosialisasi ini diharapkan memperluas pemahaman para petugas mengenai peran strategis Kemenko Hukum HAM Imipas dalam mengawal arah kebijakan nasional, sekaligus mempercepat harmonisasi kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan. pungkas Ma’ruf.
Tinggalkan Balasan