Komisi VI DPR: Alokasi 58% Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Berisiko Tinggi

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>SURABAYA<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan alokasi 58 persen dana desa untuk program Koperasi Desa &lpar;Kopdes&rpar; Merah Putih&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kebijakan tersebut dinilai memiliki risiko tinggi terhadap efektivitas belanja negara jika koperasi tidak berjalan optimal&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Anggota Komisi VI DPR RI&comma; Nasim Khan&comma; mengatakan pengalokasian dana desa dalam porsi besar untuk koperasi berpotensi menurunkan kualitas belanja negara apabila koperasi yang dibentuk mengalami kerugian atau gagal berkembang&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Jika 58 persen dialokasikan untuk koperasi dan kemudian tidak berjalan optimal atau merugi&comma; maka secara tidak langsung itu berdampak pada efektivitas belanja negara&comma;” ujar Nasim di Jakarta&comma; Jumat &lpar;27&sol;2&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai kebijakan berskala nasional tidak dapat diseragamkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi tiap desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut dia&comma; tidak semua desa memiliki ekosistem usaha yang siap menopang koperasi skala besar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Nasim juga mengingatkan&comma; pemaksaan pembentukan koperasi tanpa kesiapan ekosistem usaha berisiko mengganggu program pembangunan desa lainnya&comma; seperti infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia mendorong pemerintah menyusun skema mitigasi risiko yang komprehensif&comma; antara lain melalui evaluasi berkala serta pendampingan profesional bagi pengelola koperasi desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Pembentukan Kopdes Merah Putih tidak boleh berhenti pada aspek administratif&comma; tetapi harus ditopang tata kelola yang kuat dan akuntabel&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Alokasi 58 persen dana desa untuk Kopdes Merah Putih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan &lpar;PMK&rpar; Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang diundangkan pada 12 Februari 2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Aturan tersebut mewajibkan pemerintah desa mengarahkan sebagian besar dana transfer pusat untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis koperasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kebijakan ini menjadi sorotan karena dana desa merupakan instrumen fiskal strategis bagi pembangunan dan pemerataan ekonomi di tingkat desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Pergeseran penggunaan dana desa dari pembangunan fisik menuju penguatan kelembagaan ekonomi dinilai membawa risiko apabila tata kelola&comma; kapasitas sumber daya manusia&comma; dan pengawasan tidak diperkuat secara bersamaan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Tanpa pengawasan ketat&comma; potensi moral hazard dan inefisiensi dapat muncul&comma; yang pada akhirnya menekan efektivitas belanja negara serta mengurangi multiplier effect dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi lokal&comma;” ujar Nasim&period;&lpar;&ast;&rpar;<&sol;p>&NewLine;