PROBOLINGGO | gatradaily.com – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Probolinggo mendesak DPRD Kabupaten Probolinggo segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan warga di sejumlah wilayah.
Ketua GMPK Probolinggo, Solehudin, mengatakan kelangkaan gas subsidi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk menaikkan harga di atas ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat,” ujar Solehudin, Kamis (26/3/2026).
Menurut dia, DPRD perlu segera melakukan pengawasan terhadap distribusi gas elpiji 3 kilogram agar pasokan kembali stabil dan harga tetap terkendali di tingkat pengecer.
Selain itu, GMPK juga meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan penimbunan maupun penyimpangan distribusi.
“Pemerintah harus tegas terhadap pedagang yang terbukti melakukan penimbunan atau penyelewengan. DPRD juga perlu mengevaluasi kebijakan distribusi agar persoalan ini tidak terus berulang,” katanya.
Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku kesulitan memperoleh gas subsidi tersebut, bahkan jika tersedia harganya naik dari biasanya.
“Kalaupun ada, sekarang harganya sampai Rp 22.000 per tabung,” ujar seorang warga Kecamatan Maron.
Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada gas elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan harian.
GMPK berharap DPRD segera memanggil pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.(ze)
