Dugaan Kebocoran Pajak Tambang, Aliansi Poros Tengah Soroti Target Rp20,8 Miliar PAD Pasuruan

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Target pendapatan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan &lpar;MBLB&rpar; di Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Aliansi Poros Tengah menilai perlu ada pengawasan ketat terhadap realisasi penerimaan pajak tersebut agar tidak terjadi kebocoran yang berpotensi merugikan daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam APBD 2026&comma; Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan penerimaan sebesar Rp20&comma;8 miliar dari sektor MBLB yang mencakup komoditas pasir&comma; kerikil&comma; granit&comma; dan andesit&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menanggapi hal itu&comma; sejumlah perwakilan Aliansi Poros Tengah&comma; yakni Saiful Arif&comma; Yudi Bulenk&comma; Edy Ambon&comma; dan M&period; Kosim&comma; menyatakan akan mengawal proses pemungutan pajak hingga benar-benar masuk ke kas daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Saiful Arif mengatakan pihaknya mencium adanya dugaan kebocoran dalam pemungutan pajak MBLB di lapangan&period; Karena itu&comma; menurutnya&comma; masyarakat berhak mengetahui besaran penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah serta penggunaannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kami mengendus dugaan kuat adanya kebocoran dalam pemungutan pajak MBLB&period; Jika wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya&comma; masyarakat juga berhak mengetahui berapa nominal yang masuk dan digunakan untuk pembangunan apa saja&comma;&&num;8221&semi; kata Saiful&comma; Minggu &lpar;7&sol;6&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurutnya&comma; sebagai salah satu daerah dengan Pendapatan Asli Daerah &lpar;PAD&rpar; terbesar di Jawa Timur&comma; transparansi pengelolaan pendapatan menjadi hal yang penting untuk dijaga&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sementara itu&comma; Yudi Bulenk menyebut langkah pengawasan yang dilakukan Aliansi Poros Tengah merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik &lpar;PBJT-TL&rpar; yang dinilai belum tuntas&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia mengatakan pihaknya akan mencermati sedikitnya empat sektor yang berada dalam pengelolaan Badan Pendapatan Daerah &lpar;Bapenda&rpar; Kabupaten Pasuruan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Di antaranya sektor MBLB dengan fokus pada pengawasan volume dan manifes hasil tambang&comma; PBJT-TL yang berkaitan dengan data konsumsi listrik&comma; pajak komersial dari restoran&comma; hotel dan tempat hiburan&comma; serta Pajak Air Bawah Tanah &lpar;ABT&rpar; yang melibatkan perusahaan ritel maupun industri&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Semua bermuara di Bapenda&period; Kami akan meminta penjelasan kepada Pemkab Pasuruan&comma; termasuk kepada Bupati&period; Efisiensi dari pemerintah pusat boleh dilakukan&comma; tetapi PAD daerah harus tetap dijaga agar tidak bocor di tengah jalan&comma;&&num;8221&semi; ujar Yudi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Aliansi Poros Tengah berencana meminta klarifikasi dan data terkait realisasi penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah&period;&lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;