DPRD Pasuruan Bahas RAPBD 2026, Fraksi Minta Anggaran Lebih Efisien dan Pro-Rakyat

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah &lpar;DPRD&rpar; Kabupaten Pasuruan menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah &lpar;RAPBD&rpar; Tahun 2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; Bangil&comma; Kamis&comma; 23 Oktober 2025&comma; dihadiri 33 dari 50 anggota dewan dan dinyatakan memenuhi kuorum&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan&comma; Samsul Hidayat&comma; dan menjadi tahap penting dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran mendatang&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa &lpar;F-PKB&rpar; menjadi yang pertama menyampaikan pandangan umum&period; Melalui juru bicaranya&comma; Agus Suyanto&comma; fraksi ini menyoroti tiga persoalan yang dianggap mendesak&comma; mulai dari nasib guru honorer hingga rencana pembangunan di kawasan Prigen&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat&comma;” kata Agus dalam pidatonya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">F-PKB mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah 69 guru honorer yang dirumahkan lantaran tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara &lpar;BKN&rpar;&period; Fraksi menilai&comma; pemerintah perlu memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Selain itu&comma; F-PKB menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Menurut Agus&comma; pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun 2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sorotan lain tertuju pada isu lingkungan di Kecamatan Prigen&period; Fraksi meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam menyusun rencana pembangunan di wilayah tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kajian komprehensif dianggap perlu untuk mencegah dampak ekologis seperti banjir bandang dan kerusakan kawasan resapan air&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Rapat paripurna ini digelar berdasarkan Pasal 7 Ayat &lpar;1&rpar; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Agenda tersebut bersifat terbuka untuk umum dan menjadi forum bagi setiap fraksi menyampaikan masukan terhadap rancangan APBD 2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">DPRD berharap&comma; pembahasan RAPBD tahun depan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efisien&comma; transparan&comma; dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan&period;&lpar;ze&sol;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;