Bupati Pati Sudewo Ditangkap KPK, Akhir Kontroversi Panjang Kepemimpinannya

SURABAYA | gatradaily.com — Bupati Pati Sudewo akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (19/1/2026).

Penangkapan ini mengakhiri rangkaian kontroversi yang selama setahun terakhir melekat pada kepemimpinannya dan memicu gelombang protes masyarakat.

KPK mengamankan Sudewo bersama sejumlah pihak lain yang diduga terkait dengan pengumpulan dana dari perangkat daerah. Pemeriksaan awal dilakukan di Polres Kudus. Hingga kini, KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, salah satu kepala daerah ikut diamankan dalam OTT. Perkembangannya akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sudewo sebelumnya kerap disorot publik setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen serta pemecatan ratusan pegawai RSUD Soewondo tanpa pesangon. Kebijakan itu memicu demonstrasi berulang dan mendorong DPRD Pati menggulirkan hak angket.

Namun, pada rapat paripurna DPRD Pati 31 Oktober 2025, upaya pemakzulan terhadap Sudewo kandas. Dari tujuh fraksi, hanya satu fraksi yang menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan Sudewo, sementara enam fraksi lainnya menyatakan dukungan.

Penangkapan oleh KPK ini mengubah peta sepenuhnya. Sudewo yang sebelumnya lolos dari tekanan politik lokal, kini harus berhadapan dengan proses hukum di tingkat nasional. Peristiwa ini juga menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terseret OTT KPK dalam beberapa waktu terakhir, setelah sebelumnya Wali Kota Madiun lebih dulu ditangkap.

Di Pati, kabar penangkapan ini disambut beragam reaksi masyarakat. Sebagian menyatakan kaget, sebagian lain merasa lega. Protes yang selama ini tak berujung keputusan politik, kini berbuah proses hukum.

Kasus ini kembali menegaskan peran KPK sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuasaan politik tetap memiliki batas ketika berhadapan dengan hukum.(ze)