Manajemen PT. Ultra Prima Abadi Tidak Ber-Etika Saat Audensi Ditemui Diwarung, Dan Diduga Pengelolah Limbah Minyak Tanpa Izin Resmi.

<p>Gatradaily&period;com &vert; Pasuruan &&num;8211&semi; Diduga kuat minyak bekas hasil olahan Tango&comma; tanpa ijin resmi dari dinas terkait dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurangnya bertanggung jawab&period; Seperti yang satu ini&comma; salah satu pabrik yang dinaungi OT Group PT&period; Ultra Prima Abadi Pandaan yang berada di jalan Keceling&comma; Kemiri Sewu&comma; Kec&comma; Pandaan&comma; Kab&comma; Pasuruan&period; Kamis&comma; &lpar;12&sol;10&sol;2023&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Modusnya&comma; minyak sisa pengolahan dari perusahaan Tanggo tersebut diduga kuat tidak mengantongi izin resmi dari dinas terkait&period; Baik angkutannya maupun lokasi penampungnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat LPK-BARATA&comma; ikut geram terkait adanya aduan dari beberapa warga mengenai sisa minyak produksi yang diolah Suhadak warga Tunggul Wulung&comma; Kec&period; Pandaan Kab&period; Pasuruan tersebut diduga tanpa dokumen resmi &lpar;manifes&rpar; dan dibawa ke lokasi penampungan untuk diproses menjadi minyak curah&period;ungkapnya<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kita sudah temui pemiliknya&comma; namun tidak bisa menunjukkan surat lengkapnya&comma; baik CV&comma; maupun PT&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut Suryadi&comma; dirinya juga sudah berkirim surat untuk permohonan audensi &lpar;12&sol;10&sol;2023&rpar; ke pihak pabrik&period; Namun apa&comma; bukannya disambut dengan baik&period; Tapi malah pihak perusahaan tidaklah sangat ber etika&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kita ditemuai di giras&comma; oleh salah satu kepala satpam&comma; namun dirinya juga mengaku sebagai humas PT&period; Ultra Prima Abadi Pandaan&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; LPK-BARATA yang dikomandoi Suryadi dan media terkait minyak yang diduga tanpa izin tersebut akan bersurat ke Dinas terkait&comma; ketentuan izin pengelolaan limbah B3 dalam Pasal 59 ayat &lpar;4&rpar;&comma; Pasal 95 ayat &lpar;1&rpar;&comma; dan Pasal 102 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup &lpar;UU PLH&rpar; tidak perlu ditafsirkan kembali&comma; karena sudah jelas dan tegas dalam penormaannya&period; sudah jelas Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat &lpar;4&rpar; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 &lpar;satu&rpar; tahun dan paling lama 3 &lpar;tiga&rpar; tahun dan denda paling sedikit Rp1&period;000&period;000&period;000&comma;00 &lpar;satu miliar rupiah&rpar; dan paling banyak Rp3&period;000&period;000&period;000&comma;00 &lpar;tiga miliar rupiah&rpar;&period;pungkasnya&period;&lpar;Syn&sol;tim&rpar;<&sol;p>&NewLine;