Ketua GP3H Kecam Dinas Pendidikan Pasuruan Terkait Penolakan Calon Siswa di SDN Karangsono

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Penolakan terhadap pendaftaran seorang calon siswa di SDN Karangsono&comma; Kecamatan Wonorejo&comma; Kabupaten Pasuruan&comma; menimbulkan sorotan tajam dari berbagai pihak&comma; termasuk Gerakan Pemuda Pemudi Pengamat Hukum &lpar;GP3H&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Seorang warga bernama Nurul Khiridah yang mengajukan pendaftaran untuk anaknya&comma; yang tinggal hanya 150 meter dari sekolah&comma; tidak diterima&period; Alasan yang diberikan adalah kuota penerimaan siswa baru sudah penuh&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Namun&comma; yang menjadi sorotan adalah sejumlah calon siswa dari luar daerah justru diterima di sekolah tersebut&comma; meski tidak melalui jalur afirmasi atau perpindahan orang tua&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketua Umum GP3H&comma; Anjar Suprayitno&comma; S&period;H&period;&comma; menyatakan bahwa kejadian ini mencerminkan adanya kesalahan mendasar dalam sistem seleksi penerimaan murid baru&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia menilai bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru &lpar;SPMB&rpar; di SDN Karangsono mengindikasikan adanya mal-administrasi yang mengabaikan prinsip keadilan&comma; transparansi&comma; dan pemerataan akses pendidikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kasus ini bukan hanya masalah teknis&comma; tetapi juga soal hak konstitusional masyarakat&period; Anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah seharusnya mendapatkan prioritas dalam akses pendidikan dasar&period; Jika sistem seleksi menghalangi mereka&comma; ini adalah pelanggaran terhadap hak mereka sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional&comma;&&num;8221&semi; tegas Anjar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kejadian ini mulai mendapat perhatian luas setelah ramai dibicarakan masyarakat pada Senin&comma; 10 Juni 2025&comma; dan diberitakan oleh berbagai media lokal&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Anjar menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan harus segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem penerimaan siswa baru yang berlaku&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa penerimaan siswa baru berlangsung secara adil&comma; transparan&comma; dan merata&period; Setiap kelalaian atau keberpihakan yang ditemukan harus dipertanggungjawabkan secara administratif&comma;&&num;8221&semi; ujar Anjar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Lebih lanjut&comma; Anjar menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan SPMB&comma; agar kasus serupa tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah lain&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Regulasi sudah jelas&comma; dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa menimbulkan diskriminasi terhadap calon siswa yang berhak&comma;” pungkasnya&period; &lpar;gif&sol;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;