Ketua DPD KAI Kecam Dirut PT. BMI Untuk Patuhi Aturan UU

<p>Lamongan &vert; Gatradaily&period;com &&num;8211&semi; Persoalan yang terjadi pada PT&period; Bumi Menara Internusa &lpar;BMI&rpar;&comma; yang disinyalir menggunakan kekuasaan yang dipimpin oleh Dirut dari WNA asing yakni Jacob George terus menuai kritikan dan tuaian keras&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pasalnya dalam perusahaan tersebut&comma; terdapat sebuah permasalaan antara pempinan perusahaan dan karyawan yang sejak lama tak kunjung usai&period;<br &sol;>&NewLine;Seperti salah satu diantaranya adalah pemecatan karyawan PT&period; BMI dengan menggunakan metode sistem kontrak yang berjangka 2-3 bulan saja&comma; hal tersebut ditengarai agar menghindari aturan BPJSTK&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tidak hanya disitu saja&comma; salah satu fakta menarik adalah yang menjadi sorotan publik adalah posisi Jacob George diduga tidak memiliki KITAS&comma; namun berani menahkodai sebuah perusahaan yang ada di Indonesia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hingga hal tersebut menjadi salah satu perhatian dari H&period; Abdul Malik&comma; SH&period;&comma;MH selaku ketua DPD Kongres Advokat Indonesia &lpar;KAI&rpar; yang mendengar kabar bahwasanya banyak permasalahan dari PT BMI yang terkesan mengabaikan aturan perundang-undangan yang ada&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Untuk aturan perusahaan agar mengcover karyawan didaftarkan ke BPJSTK adalah wajib&comma; dan jika memang benar adanya untuk posisi Dirut tersebut tidak memiliki KITAS&comma; maka kita akan segera meminta kepada Kementerian Imigrasi agar segera menindaklanjuti persoalan ini dengan mendeportasi&comma;&&num;8221&semi; urai Ketua DPD KAI&period; Kamis&comma; &lpar;18&sol;5&sol;2023&rpar; saat dihubungi melalui telepon selulernya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu H&period; Abdul Malik&comma; SH&period;&comma; MH menegaskan&comma; dalam permasalahan buruh ini&comma; jangan sampai ada perusahaan yang nakal atau tidak mau mendaftarkan dan membayarkan iuran wajib bagi karyawan atau pekerjanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Bila hal ini tidak dijalankan&comma; maka perusahaan dapat dikenakan sanksi&period; Mulai dari sanksi administrasi&comma; bahkan hingga sanksi pidana penjara&comma;” bebernya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dirinya mengisyaratkan agar para pekerja yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaannya dapat meminta perlindungan hukum ke Dinas Tenaga Kerja &lpar;Disnaker&rpar; setempat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Karena Disnaker juga sebagai pengawasan atas peraturan yang telah dibuat&period; Kalau memang ditemukan indikasi pelanggaran&comma; perusahaan tersebut juga harus ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku&comma;” tandasnya&period; &lpar;J&sol;Tim&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;