Kader Golkar Soroti Penunjukan Plt di DPD Pasuruan: Dinilai Langgar Juklak dan Bermuatan Politis

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Penunjukan pelaksana tugas &lpar;Plt&rpar; untuk menggantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah &lpar;DPD&rpar; Partai Golkar Kabupaten Pasuruan menuai kritik keras dari internal partai&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sejumlah kader menilai langkah tersebut janggal dan tidak sejalan dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan &lpar;Juklak&rpar; Nomor 02&sol;DPP&sol;Golkar&sol;IV&sol;2025 yang mengatur masa jabatan serta mekanisme Musyawarah Daerah &lpar;Musda&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam juklak tersebut dijelaskan&comma; masa jabatan pengurus yang telah berakhir otomatis diperpanjang hingga Musda terlaksana&comma; tanpa perlu pembaruan surat keputusan &lpar;SK&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Adapun penunjukan Plt hanya dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran berat atau pimpinan berhalangan tetap&period; Dua kondisi itu&comma; menurut para kader&comma; tidak terjadi di Pasuruan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ketua Kosgoro Kabupaten Pasuruan&comma; Wahyudi&comma; menilai kebijakan pergantian ini sebagai bentuk penodaan terhadap etika dan tradisi politik Golkar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Dalam AD&sol;ART dan Juklak Nomor 2 sudah jelas dan tegas&period; Tapi tiba-tiba ada pergantian tanpa pemberitahuan resmi&period; Ini preseden buruk bagi Golkar sendiri&comma;” ujarnya&comma; Selasa &lpar;21&sol;10&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Wahyudi mengungkapkan&comma; DPD Golkar Kabupaten Pasuruan sebelumnya telah dua kali mengajukan pelaksanaan Musda kepada DPD Provinsi dan DPP Golkar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Usulan pertama&comma; yang diajukan 1 September untuk pelaksanaan pada 28 September&comma; tidak direspons&period; Begitu pula usulan kedua untuk tanggal 25 Oktober yang tak kunjung ditindaklanjuti&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Tanpa ada jawaban&comma; tiba-tiba muncul kabar semua pengurus diganti dengan Plt&period; Pertanyaannya&comma; apakah pengurus lama melanggar aturan&quest; Tidak&period; Apakah mereka berhalangan tetap&quest; Juga tidak&period; Maka mengganti mereka dengan Plt jelas menyalahi juklak&comma;” tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia menduga keputusan penunjukan Plt tidak lepas dari manuver politik menjelang Musda&comma; di mana pihak tertentu disebut ingin mengambil alih pelaksanaan forum tersebut untuk mengamankan calon yang diusung&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&OpenCurlyDoubleQuote;Tujuan intinya mengarah pada upaya mengegolkan calon tertentu dalam Musda nanti&comma;” pungkasnya&period;&lpar;ze&sol;syn&rpar;<&sol;p>&NewLine;