GMPI Duga Kelalaian KSOP Probolinggo dalam Insiden Deformasi Tongkang, Siapkan Aksi Damai

PROBOLINGGO | gatradaily.com – Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Probolinggo Raya menduga adanya unsur kelalaian dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo dalam insiden deformasi tongkang BG Marine Power 3303 saat kegiatan bongkar muat di dermaga BUP PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), Kamis (25/12/2025) dini hari.

Ketua GMPI Probolinggo Raya, A Dhani, menilai pengawasan otoritas pelabuhan tidak berjalan optimal. Ia menyebut, sebelum kapal melakukan olah gerak dan sandar, pihak syahbandar seharusnya melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen kapal.

“Kami menduga petugas yang berwenang lalai menjalankan tugasnya. Ada kemungkinan pemeriksaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya,” kata Dhani, Rabu (7/1/2026).

Dhani juga menyoroti sikap KSOP Probolinggo yang dinilai tidak transparan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan pascakejadian. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi kepada publik terkait penyebab deformasi tongkang tersebut.

“Seharusnya hasil pemeriksaan dibuka secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

GMPI mengaku telah melayangkan surat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan untuk meminta evaluasi dan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Selain itu, GMPI juga berencana menggelar aksi damai di depan Pelabuhan DABN Probolinggo.

“Pada Jumat mendatang kami akan melakukan aksi damai. Kami mendesak Kementerian Perhubungan turun langsung melakukan penyelidikan atas dugaan kelalaian ini,” tegas Dhani.

Senada dengan itu, Penasehat GMPI Probolinggo Raya, Utoro Yuawanarto, meminta Ditjen Hubla melakukan audit terhadap aktivitas kepelabuhanan di Probolinggo. Ia menilai lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah pelanggaran dalam kegiatan bongkar muat.

“Bahkan, karena lemahnya pengawasan disana, kami menduga pelabuhan DABN Probolinggo ini kerap dijadikan lokasi bongkar muat barang ilegal,” terang pria yang akrab disapa Iwan ini.

Iwan mendesak pihak Kementerian Perhubungan segera mencopot kepala KSOP Kelas IV Probolinggo dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai konsekuensi atas tidak profesionalnya petugas KSOP Probolinggo dalam menjalankan tugas.

“Copot kepala KSOP, lakukan peremajaan terhadap petugas KSOP Kelas IV Probolinggo,” pungkasnya. (ze)