<p style="text-align: justify;"><em><strong>PROBOLINGGO</strong></em> | <span style="color: #ff0000;"><em><strong>gatradaily.com</strong></em></span> – Dugaan pengerjaan proyek bermasalah kembali mencuat di Kabupaten Probolinggo. Kali ini, proyek pemeliharaan tebing Sungai Leces di Desa Sumber Bulu, Kecamatan Tegal Siwalan, yang berada di bawah kewenangan UPT PSDA Welang Pekalen, menjadi sorotan tajam setelah tim investigasi DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasil investigasi yang dilakukan secara langsung mengungkap dugaan pelaksanaan proyek yang jauh dari standar teknis. LIRA menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Gatra Ideal, beralamat di Desa Karangsono, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, terkesan dikerjakan secara asal-asalan dan berpotensi merugikan keuangan negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ketua DPD LIRA Kabupaten Probolinggo, Sudarsono, menyebut sedikitnya terdapat lima temuan penting yang menjadi indikator kuat adanya dugaan pelanggaran spesifikasi pekerjaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Temuan pertama adalah pemasangan Tiang Penahan Tanah (TPT) yang dilakukan dalam kondisi area kerja masih tergenang air. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ditemukan proses pengeringan maupun penyedotan air sebelum pekerjaan dilakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kondisi seperti ini sangat berisiko terhadap kualitas konstruksi. Pekerjaan terlihat dipaksakan tanpa memperhatikan standar teknis,&#8221; kata Sudarsono. Senin (22/6/2026).</p>
<p style="text-align: justify;">Temuan kedua berkaitan dengan material yang digunakan. Berdasarkan spesifikasi, proyek seharusnya menggunakan batu sungai belah. Namun di lapangan, tim menemukan mayoritas material yang digunakan justru berupa batu bulat.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kalau materialnya berbeda dengan spesifikasi, tentu akan berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan. Ini harus dijelaskan oleh pelaksana maupun pengawas,&#8221; ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Tak hanya itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga dinilai diabaikan. Seluruh pekerja yang berada di lokasi proyek disebut tidak menggunakan perlengkapan keselamatan standar seperti helm proyek maupun sepatu kerja.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut LIRA, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai uang negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Keanehan lain muncul saat tim mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana. Nomor telepon yang tercantum dalam dokumen proyek disebut tidak aktif sehingga menyulitkan proses klarifikasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, sosok penanggung jawab proyek juga disebut tidak pernah terlihat berada di lokasi pekerjaan selama proses investigasi berlangsung.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Pelaksana sulit dihubungi, pengawas tidak terlihat, sementara pekerjaan terus berjalan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai mekanisme pengawasan proyek,&#8221; tegas Sudarsono.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun yang paling mengejutkan, kata Sudarsono, tim LIRA mengaku sempat didekati oleh perwakilan pelaksana proyek saat berada di lokasi. Dalam pertemuan tersebut, mereka diarahkan untuk berkomunikasi dengan pihak yang disebut sebagai oknum media tertentu. Ajakan tersebut langsung ditolak.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kami datang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara terbuka, bukan untuk melakukan negosiasi di belakang layar. Kalau benar ada pihak yang berupaya melindungi pelaksana proyek dari kritik publik, maka itu sangat berbahaya bagi transparansi,&#8221; katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Pernyataan serupa disampaikan Hermanto dari Lembaga Tameng Perjuangan Rakyat (Tamperak). Ia menduga adanya pola yang mengarah pada praktik persekongkolan antara sejumlah pihak sehingga dugaan penyimpangan proyek tidak tersentuh pengawasan.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kalau proyek diduga tidak sesuai spesifikasi tetapi tetap berjalan tanpa koreksi, tentu publik berhak bertanya. Siapa yang mengawasi? Siapa yang bertanggung jawab?&#8221; ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">LIRA dan Tamperak mendesak instansi terkait segera turun tangan melakukan audit teknis menyeluruh terhadap proyek tersebut. Mereka juga meminta adanya pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pelaksana, konsultan pengawas hingga pejabat yang bertanggung jawab terhadap proyek.</p>
<p style="text-align: justify;">Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada instansi terkait telah dilakukan melalui pesan elektronik. Namun belum ada tanggapan resmi yang diberikan.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan tebing sungai seharusnya benar-benar dimanfaatkan demi keselamatan masyarakat. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada audit terbuka dan sanksi tegas bagi pihak yang bertanggung jawab,&#8221; pungkas Sudarsono.(ze)</p>

PASURUAN | gatradaily.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan kembali menjadi sorotan.…
KOTA PASURUAN | gatradaily.com – Atlet karate Kota Pasuruan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat…
LUMAJANG | gatradaily.com – Dugaan penumpukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT Sengon Hijau…
PASURUAN | gatradaily.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi demonstrasi…
PASURUAN | gatradaily.com – Polemik Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Randupitu, Kecamatan…
PASURUAN | gatradaily.com – Niat bertemu teman baru yang dikenalnya melalui aplikasi kencan justru berujung…