Pemerintahan

Desakan Bangun SMA/SMK Negeri di Kanigoro Menguat, Warga Kirim Surat Terbuka ke Bupati dan DPRD

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>BLITAR<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Desakan pembangunan SMA&sol;SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro&comma; Kabupaten Blitar&comma; kembali mengemuka&period; Warga menilai hingga kini pusat pemerintahan Kabupaten Blitar belum memiliki sekolah menengah negeri yang memadai&comma; sehingga menyulitkan lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sorotan itu disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar&period; Dalam surat tersebut&comma; warga meminta pemerintah daerah segera merespons kebutuhan pendidikan di ibu kota Kabupaten Blitar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Henry&comma; Director Ki Demang Community&comma; mengatakan keberadaan SMA&sol;SMK Negeri di Kanigoro menjadi kebutuhan mendesak&period; Menurutnya&comma; banyak siswa harus bersaing ketat untuk diterima di sekolah negeri yang berada di kecamatan lain&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam aturan itu&comma; penyelenggaraan administrasi pemerintahan dipindahkan secara bertahap sesuai ketersediaan sarana dan prasarana di ibu kota kabupaten&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Selain itu&comma; PP tersebut juga mengatur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan instansi vertikal dapat diatur lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga yang membawahinya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Karena itu&comma; menurut Henry&comma; pemerintah daerah bersama DPRD perlu mendorong pemenuhan fasilitas publik&comma; termasuk sektor pendidikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Eksekutif dan legislatif harus peka terhadap keluhan warga&period; Imbas belum adanya SMA&sol;SMK Negeri di sini&comma; hampir seluruh lulusan SMP harus bekerja ekstra keras bersaing masuk sekolah negeri di kecamatan sekitar&period; Jika melalui jalur domisili atau zonasi&comma; tentu mereka kalah dengan siswa yang berdomisili di wilayah tersebut&comma;&&num;8221&semi; ujar Henry dalam surat terbukanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menghadirkan SMA&sol;SMK Negeri di Kanigoro&period; Menurutnya&comma; keberadaan sekolah negeri di ibu kota Kabupaten Blitar akan memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan kesempatan bagi lulusan SMP di wilayah tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Hingga berita ini ditulis&comma; belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Blitar maupun DPRD Kabupaten Blitar terkait surat terbuka tersebut&period;&lpar;syn&sol;red&rpar;<&sol;p>&NewLine;

Redaksi

Recent Posts

Aliansi Poros Tengah Walk Out dari Audiensi BPN Pasuruan, Tuntut Audit PTSL Bidang 01443 Warungdowo

PASURUAN | gatradaily.com – Audiensi terkait polemik pengukuran ulang tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap…

7 jam ago

Klarifikasi Kades Sumbergedang soal Mutasi Perangkat Desa: Bukan Hukuman, Tapi Penyegaran

PASURUAN | gatradaily.com – Kebijakan mutasi enam kepala dusun di Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten…

10 jam ago

Kadiskoprindag Pasuruan Tegaskan Penutupan Pasar Jarwo untuk Penataan Aset Daerah

PASURUAN | gatradaily.com – Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni,…

14 jam ago

Bupati Pasuruan Pastikan Penutupan Pasar Jarwo Tetap Jalan, Tak Bisa Ditawar

PASURUAN | gatradaily.com – Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo menegaskan penutupan Pasar Wisata atau Pasar…

1 hari ago

DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati: Wujud Tata Kelola Akuntabel

PASURUAN | gatradaily.com – DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menyepakati Rancangan Peraturan…

1 hari ago

117 CPNS Pemkab Pasuruan Resmi Jadi PNS, Bupati Rusdi: Jangan Cepat Berpuas Diri

PASURUAN | gatradaily.com – Sebanyak 117 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten…

2 hari ago