Anggaran Nguri-uri Budaya Lenyap, Poros Tengah Gruduk BAPPERIDA: “Efisiensi Jangan Jadi Senjata Bunuh Kebudayaan!”

KOTA PASURUAN | gatradaily.com – Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya mendatangi Kantor Bapperida Kota Pasuruan, Rabu (8/7/2026). Mereka memprotes hilangnya alokasi anggaran kegiatan pelestarian budaya atau nguri-uri budaya dalam APBD 2026.

Massa menilai penghapusan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan berbagai kegiatan seni dan budaya di Kota Pasuruan. Mereka menyebut sejumlah kegiatan seperti barongan, bantengan, pencak silat hingga tari tradisional tidak lagi memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Koordinator aksi, Saiful Arif, mengatakan alasan efisiensi anggaran yang digunakan pemerintah tidak seharusnya mengorbankan sektor kebudayaan.

“Selama lebih dari lima tahun kegiatan nguri-uri budaya selalu ada. Tahun ini anggarannya menjadi nol rupiah dengan alasan efisiensi. Sementara proyek fisik dan pokok pikiran (Pokir) masih tetap berjalan. Ini efisiensi yang tebang pilih,” ujar Saiful di hadapan jajaran Bapperida.

Menurut Poros Tengah, berdasarkan perbandingan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dengan 2026, sejumlah kegiatan pelestarian budaya yang sebelumnya tercantum kini tidak lagi dianggarkan. Yang tersisa hanya kegiatan yang bersifat administratif.

Kondisi tersebut, kata mereka, menimbulkan keresahan di kalangan sanggar seni, komunitas sejarah, hingga pelaku budaya karena tidak adanya dukungan program maupun stimulus dari pemerintah.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan rincian program pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Kokoh, Bapperida hanya melakukan penyusunan dan reviu dokumen perencanaan serta pagu indikatif. Sementara penentuan program dan penganggaran berada di tangan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran di masing-masing OPD.

“Kewenangan penuh menentukan program dan anggaran ada pada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing OPD. Bapperida tidak bisa mengintervensi rincian belanja. Silakan ditanyakan kepada Disdikbud mengapa kegiatan kebudayaan tidak diusulkan,” katanya.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari massa aksi. Mereka menilai Bapperida tetap memiliki tanggung jawab memastikan perencanaan OPD selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Poros Tengah mengacu pada ketentuan mengenai sinkronisasi perencanaan daerah dan menyebut RPJMD Kota Pasuruan 2021–2026 memuat penguatan jati diri budaya sebagai salah satu prioritas pembangunan.

“Kalau Bapperida lepas tangan, lalu siapa yang memastikan amanat RPJMD dijalankan? Jangan sampai pelestarian budaya justru terabaikan,” ujar Yudi Buleng dari Forum Barisan Rakyat Pasuruan.

Melalui aksi tersebut, Poros Tengah meminta Pemerintah Kota Pasuruan kembali mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelestarian budaya agar komunitas seni dan budaya tetap mendapat ruang pembinaan serta dukungan dalam menjaga warisan budaya daerah.(ze)