5 Tahun Jadi Jalan Tambang, Warga Cukurguling Pertanyakan Ganti Rugi Tanah

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><em><strong>PASURUAN<&sol;strong><&sol;em> &vert; <span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><em><strong>gatradaily&period;com<&sol;strong><&sol;em><&sol;span> – Polemik penggunaan tanah milik warga Desa Cukurguling&comma; Kecamatan Lumbang&comma; Kabupaten Pasuruan&comma; sebagai akses jalan tambang selama sekitar lima tahun tanpa kejelasan sewa maupun ganti rugi mendapat perhatian DPRD Kabupaten Pasuruan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan turun langsung ke lokasi untuk melakukan inspeksi mendadak &lpar;sidak&rpar; dan memimpin pertemuan bersama Pemerintah Desa Cukurguling&comma; Kanit Intel Polsek Lumbang&comma; serta warga yang didampingi Aliansi Poros Tengah&comma; Rabu &lpar;17&sol;6&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Kehadiran DPRD disambut positif oleh warga&period; Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dalam pertemuan itu&comma; perwakilan Komisi I DPRD Pasuruan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus didasarkan pada data dan dokumen yang jelas&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Semua harus dimulai dari riwayat tanah yang jelas&period; Jika ada dugaan kesalahan perjanjian atau penetapan persil&comma; harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku&comma;&&num;8221&semi; ujar perwakilan Komisi I&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">DPRD juga menegaskan bahwa sengketa tanah terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mediasi di tingkat desa&period; Jika tidak menemukan titik temu&comma; DPRD siap memfasilitasi klarifikasi dengan Badan Pertanahan Nasional &lpar;BPN&rpar; dan pihak terkait lainnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sengketa ini bermula dari perjanjian tanah yang dibuat saat kepala desa sebelumnya masih menjabat&period; Meski kepala desa tersebut telah meninggal dunia&comma; dokumen perjanjian disebut masih tersimpan dan memuat klausul bahwa tanah harus dikembalikan kepada pemilik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Koordinator Aliansi Poros Tengah&comma; Saiful Arif&comma; mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga pemilik tanah&period; Salah satunya terkait adanya SPPT ganda pada Persil 22 dan 26 yang masih atas nama keluarga&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Namun&comma; menurutnya&comma; SPPT untuk tanah yang menjadi objek sengketa justru tidak pernah diterima keluarga&period; Selain itu&comma; sejak 2022 keluarga juga tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan &lpar;PBB&rpar; karena dalam sistem tercatat telah lunas dibayar&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">&&num;8220&semi;Kami ingin tahu siapa yang membayar dan atas dasar apa pembayaran itu dilakukan&comma;&&num;8221&semi; kata Saiful&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Ia juga mempertanyakan penggunaan tanah yang dalam Letter C masih tercatat sebagai milik keluarga&comma; namun selama lima tahun digunakan sebagai akses kendaraan tambang tanpa adanya pembayaran sewa maupun ganti rugi&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Sementara itu&comma; Pemerintah Desa Cukurguling menyatakan siap membantu penelusuran data dan membuka ruang penyelesaian secara transparan&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Seluruh pihak sepakat mencocokkan data lapangan dengan dokumen Letter C desa guna memastikan status kepemilikan&comma; batas&comma; dan lokasi tanah yang menjadi sengketa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Dari hasil pertemuan tersebut&comma; disepakati beberapa langkah lanjutan&period; Keluarga pemilik tanah akan menyerahkan surat resmi beserta dokumen kepemilikan kepada pemerintah desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Pemdes juga akan membuka arsip Letter C serta dokumen perjanjian yang dibuat pada masa kepala desa sebelumnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Komisi I DPRD Pasuruan menyatakan siap mengawal proses mediasi di tingkat desa&period; Apabila penyelesaian tidak tercapai&comma; persoalan akan dibawa ke instansi pertanahan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait&comma; termasuk perusahaan tambang&period;<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">Hingga berita ini ditulis&comma; pihak perusahaan tambang belum memberikan keterangan resmi dan tidak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut&period;&lpar;ze&rpar;<&sol;p>&NewLine;