Tambang Galian C di Lawang Tidak Pernah Disentuh Hukum, Ada Apa Dengan APH…!!

<p><strong>MALANG<&sol;strong> &vert; <em><strong><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">gatradaily&period;com<&sol;span><&sol;strong><&sol;em> &&num;8211&semi; Beberapa lahan pertambangan tanah urug atau galian C di wilayah Kabupaten Malang yang dikelola oleh masyarakat diduga tidak memiliki izin pertambangan sehingga usaha pertambangan yang dilakukannya tersebut ilegal atau tidak berizin&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Usaha penambangan galian C harus memiliki izin&comma; sebelumnya izin melalui Undang-Undang &lpar;UU&rpar; Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambahangan&comma; yang dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan &lpar;IUP&rpar;&comma; Izin Pertambangan Rakyat &lpar;IPR&rpar;&comma; dan Izin Usaha Pertambangan Khusus &lpar;IUPK&rpar;&period; Namun kemudian&comma; melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara&comma; yang mana kini pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan &lpar;SIPB&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dari adanya penambangan tanah urug yang diduga ilegal ini salah satu masyarakat mengadukan ke awak media&comma; terkait penambangan tanah urug di wilayah Desa Ketindan&comma; Kecamatan Lawang&comma; Kabupaten Malang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Penambangan tanah urug itu merupakan milik salah satu warga Ketindan atas nama Sudar Kabupaten Malang&&num;8221&semi;&comma; ujar salah satu warga yang tidak mau disebut namanya pada Sabtu &lpar;27&sol;04&sol;2024&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pembinaan pemerintah daerah kepada pemilik tambang galian C kurang pas&comma; karena melakukan penambangan galian C itu jelas-jelas melanggar Pasal 98 Ayat &lpar;1&rpar; UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup&comma; dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 &lpar;tiga&rpar; tahun dan paling lama 10 &lpar;sepuluh&rpar; tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jika ada pengusaha pertambangan galian C tidak memiliki izin&comma; maka pelaku akan dikenakan pidana&comma; karena UU tentang pertambangan itu jelas&period; Untuk itu&comma; agar kerusakan lingkungan tidak terlalu meluas di Kabupaten Malang&comma; maka pemerintah dan Aparat Penegak Hukum &lpar;APH&rpar; harus berani menindak dan memproses hukum&comma;” tegas Aldo dari LSM SGI&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Sumber Daya Mineral dan Batu Bara&comma; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral &lpar;DESDM&rpar; Provinsi Jawa Timur &lpar;Jatim&rpar; diminta turun ke lapangan agar tau dampak dari penambangan tersebut&period; Masyarakat sekitar dirugikan dari jalan yang dilalui truk penambangan nampak kotor serta rawan kecelakaan&comma; pengendara sepeda yang melintas pun harus lebih berhati-hati karen licinnya jalan di sekitaran penambangan&&num;8221&semi;&comma; tambah Aldo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Saat awak media ke lokasi pertambangan&comma; awak media bertemu dengan Haris selaku kordinator lapangan&comma; ia mengatakan &&num;8220&semi;Urugkan tersebut di kirim ke lahan yang nantinya akan dijadikan pabrik untuk pemerataan&&num;8221&semi;&comma; ucapnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun ketika awak media menanyakan izin Haris tidak mengetahui terkait masalah perizinan&comma; dia menyampaikan hanya bertugas sebagai pengawas keluar masuknya truk&period;&lpar;tim&sol;&sol;red&rpar;<&sol;p>&NewLine;