SAE Run Highway 2026 Menuai Sorotan Pedas, Aktivis Sebut “Tak SAE” di Tengah Dampak Bencana

PROBOLINGGO | gatradaily.com – Rencana penyelenggaraan SAE Run Highway 2026 yang dijadwalkan berlangsung Minggu (8/2/2026) di ruas jalan tol dengan titik start dan finis di Exit Tol Kraksaan menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil.

Kegiatan yang diklaim sebagai ajang olahraga sekaligus promosi daerah itu dinilai kurang peka terhadap kondisi sosial masyarakat Kabupaten Probolinggo yang masih terdampak banjir dan kerusakan infrastruktur.

Pembina Koalisi Masyarakat SAE Patenang, Syarful Anam, mengatakan kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap kegiatan olahraga atau hiburan. Namun, ia menekankan pentingnya empati dan penentuan prioritas kebijakan di tengah situasi darurat yang masih dialami warga di sejumlah wilayah.

Menurut Syarful, bencana banjir memang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk curah hujan tinggi. Meski demikian, ia menilai pembangunan jalan tol turut memberikan dampak lingkungan yang tidak dapat diabaikan.

“Kalau bicara objektif, banjir memang dipengaruhi banyak faktor, salah satunya curah hujan. Tapi pembangunan jalan tol juga memberi dampak lingkungan yang nyata dan bisa dilihat di lapangan,” kata Syarful, Sabtu (7/2/2026).

Ia menyebut sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Krejengan, mengalami perubahan kondisi lingkungan pascapembangunan jalan tol. Selain itu, Syarful menyoroti kerusakan infrastruktur dasar milik pemerintah daerah yang hingga kini belum tertangani secara tuntas.

“Kerusakan jalan penghubung Semampir–Krejengan serta ruas jalan di kawasan Pabrik Gudang Garam Paiton menuju Kecamatan Kotaanyar adalah fakta yang tidak bisa dibantah,” ujarnya.

Syarful menilai perbaikan yang dilakukan sejauh ini masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Kondisi jalan, menurutnya, masih memprihatinkan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ia mengkritik pelaksanaan SAE Run Highway 2026 di atas jalan tol, sementara masyarakat masih berjuang menghadapi dampak bencana dan kerusakan infrastruktur yang berkepanjangan.

“Di saat masyarakat masih prihatin dan berjibaku dengan dampak bencana, muncul kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menyoroti sikap sebagian pejabat daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Menurutnya, energi dan perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada pemulihan pascabencana.

“Kalau punya ruang gerak lebih, seharusnya digunakan untuk mempercepat pemulihan. Itu yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Terkait penggunaan istilah “SAE” dalam kegiatan tersebut, Syarful menilai makna yang diusung justru kehilangan substansi apabila tidak dibarengi kepekaan sosial.

“Tanpa kepekaan, ini justru menjadi ‘tidak SAE’,” katanya.

Ia menambahkan, penggunaan anggaran daerah seharusnya difokuskan pada pembenahan infrastruktur dan penyelesaian persoalan mendasar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan secara nasional.

“Bukan berarti masyarakat anti hiburan. Kegiatan apa pun sah saja, tetapi harus ditempatkan pada situasi dan prioritas yang tepat,” ujarnya.(ze)